Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Review
Minggu, 14 Juli 2024 | 10:00 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DITJEN PAJAK DWI ASTUTI:
Kamis, 11 Juli 2024 | 18:46 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 11 Juli 2024 | 17:45 WIB
TAJUK PAJAK
Kamis, 11 Juli 2024 | 17:23 WIB
ANALISIS PAJAK
Data & Alat
Kamis, 11 Juli 2024 | 17:38 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 10 Juli 2024 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 10 JULI 2024 - 16 JULI 2024
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Fokus
Reportase

Bangun Ekosistem Mobil Listrik, Jokowi Minta LPDP Siapkan SDM

A+
A-
0
A+
A-
0
Bangun Ekosistem Mobil Listrik, Jokowi Minta LPDP Siapkan SDM

Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bersama kementerian terkait untuk menyiapkan SDM yang dibutuhkan untuk mendukung program hilirisasi.

Jokowi mengatakan LPDP bersama kementerian terkait harus menyiapkan grand design mengenai jurusan dan bidang penelitian yang dibutuhkan hingga 20 tahun ke depan untuk mendukung visi negara, yaitu hilirisasi SDA dan program lainnya.

"Supaya tidak buang-buang anggaran. Kita ini memiliki sebuah peluang untuk menjadi negara maju kalau kita melakukan hilirisasi. Kita ingin membangun ekosistem besar dari mobil listrik," katanya, Kamis (3/8/2023).

Baca Juga: DJP Bakal Luncurkan e-Faktur Desktop 4.0, PKP Perlu Backup Data

Jokowi menuturkan hilirisasi yang dia maksud tidak hanya nikel untuk mendukung pembangunan ekosistem mobil listrik, tetapi juga sumber daya alam (SDA) lainnya seperti bauksit, timah, tembaga, hingga rumput laut.

Hilirisasi Jadi Kunci Hadapi Bonus Demografi

Menurut presiden, hilirisasi menjadi kunci untuk menghadapi bonus demografi pada 2030-an. Bila bonus demografi tidak dikelola dengan baik, populasi yang bertambah itu justru akan mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran.

Apabila peluang dari bonus demografi dimanfaatkan dengan optimal, Indonesia bisa naik status dari negara berpenghasilan menengah menjadi negara maju.

Baca Juga: Otoritas Pajak Ini Anggarkan Rp284,85 Miliar untuk Kejar WP Tak Patuh

"Semuanya harus didesain dengan baik sehingga kita nanti antara kebutuhan SDM dan industri bisa match. Jangan meleset," ujar Jokowi.

Saat ini, lanjut presiden, LPDP mengelola dana yang sangat besar, yaitu sejumlah Rp139 triliun dan terus bertambah setiap tahun. Untuk itu, ruang bagi pemerintah untuk menyekolahkan insan-insan terbaik ke luar negeri sangatlah besar.

"Nanti setelah selesai studi, berkaryalah. Ilmunya jangan diendapkan untuk diri sendiri. Dan yang paling penting saya titip, pulang, pulang, pulang. Meski gaji di sini lebih rendah dikit, tetap pulang," tutur Jokowi. (rig)

Baca Juga: Telat Perpanjang Sertel Tidak Diberi Sanksi tapi Ada Konsekuensinya

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : presiden jokowi, LPDP, SDM, bonus demografi, program hilirisasi, kendaraan listrik, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 11 Juli 2024 | 17:08 WIB
ROUND UP FOKUS

Family Office dan Korelasinya terhadap Perpajakan Indonesia

Kamis, 11 Juli 2024 | 16:30 WIB
APBN 2024

Pemerintah Bakal Tingkatkan Penarikan Pinjaman Luar Negeri

Kamis, 11 Juli 2024 | 16:00 WIB
UJI MATERIIL

Uji Materiil Pajak Hiburan, Kemenkeu: Pemda Bisa Beri Keringanan

Kamis, 11 Juli 2024 | 12:30 WIB
UJI MATERIIL

Kemenkeu: Spa Bukan Basic Needs, Layak Dikenai Pajak Lebih Tinggi

berita pilihan

Minggu, 14 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENG-18/PJ.09/2024

DJP Bakal Luncurkan e-Faktur Desktop 4.0, PKP Perlu Backup Data

Minggu, 14 Juli 2024 | 16:00 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING

Hari Pajak 2024, Momentum Pembenahan dengan NPWP Format Baru dan CTAS

Minggu, 14 Juli 2024 | 14:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Ini Anggarkan Rp284,85 Miliar untuk Kejar WP Tak Patuh

Minggu, 14 Juli 2024 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Telat Perpanjang Sertel Tidak Diberi Sanksi tapi Ada Konsekuensinya

Minggu, 14 Juli 2024 | 12:44 WIB
PENG-18/PJ.09/2024

DJP Tambah Layanan Pajak yang Bisa Gunakan NIK dan NPWP 16 Digit

Minggu, 14 Juli 2024 | 12:30 WIB
HARI PAJAK 2024

Sri Mulyani: Indonesia Butuh Pajak Untuk Jadi Negara Maju

Minggu, 14 Juli 2024 | 12:00 WIB
HARI PAJAK 2024

Hari Pajak 2024, Begini Pesan Dirjen kepada WP dan Pegawai DJP

Minggu, 14 Juli 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Setoran Cukai Turun, Pemerintah Tetap Hati-Hati Tambah Objek Baru

Minggu, 14 Juli 2024 | 11:00 WIB
MENTERI KEUANGAN ALI WARDHANA

‘Apa yang Diharapkan Jika Pegawai Pajak Hanya Nongkrong di Kantor?’

Minggu, 14 Juli 2024 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS HARI PAJAK

Fakta dalam Angka Pegawai Ditjen Pajak (DJP)