Bantuan Beras Pakai Stok Bulog, DJA: Pembayarannya setelah Audit BPKP

"Yang dibagikan ke masyarakat itu stok Bulog. Nanti, setelah itu dilakukan akan diaudit oleh BPKP, kemudian baru ditagihkan oleh Bulog ke Bapanas. Lalu, Bapanas meminta tambahan anggaran untuk membayar program tersebut," katanya, dikutip pada Kamis (21/3/2024).

Tahun ini, bantuan beras akan disalurkan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) mulai Januari hingga Juni. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk penyaluran bantuan beras mencapai Rp8,6 triliun.

"Ini akan kami bayarkan nanti setelah penyaluran dilakukan, audit dilakukan, kemudian ditagihkan oleh Bulog kepada Bapanas. Jadi, kita saat ini, anggarannya ada," tuturnya.

Menurut Isa, bantuan beras diberikan untuk mengatasi kerawanan pangan yang timbul akibat pasokan yang kurang dan harga yang tinggi. Anggaran terkait dengan bantuan beras ini tersedia dalam bentuk cadangan pada anggaran bendahara umum negara (BUN).

"DPR dan pemerintah sudah mengalokasikan semacam cadangan di anggaran BUN untuk mengatasi keadaan yang mendesak termasuk kerawanan pangan. Jumlahnya bisa saja kurang. Tetapi, sepanjang cukup, pemerintah berwenang mengalihkan kepada K/L untuk menyalurkan," ujarnya.

Sebagai informasi, kewenangan pemerintah untuk melakukan perubahan dan pergeseran anggaran belanja negara pada APBN 2024 tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) UU 19/2023 tentang APBN 2024.

Dalam ayat tersebut, pemerintah berhak menggeser belanja dari bagian anggaran 999.08 ke bagian anggaran K/L atau sebaliknya. Pemerintah juga dapat melakukan pergeseran antarsubbagian anggaran dalam bagian anggaran BUN. (rig)