Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Banyak Tantangan, Sri Mulyani Yakin Ekonomi Kuartal IV Tetap Menguat

A+
A-
1
A+
A-
1
Banyak Tantangan, Sri Mulyani Yakin Ekonomi Kuartal IV Tetap Menguat

Menteri Keuangan Sri Mulyani. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2021 akan lebih kuat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya seiring dengan tren penurunan kasus Covid-19.

Sri Mulyani optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2021 akan lebih baik. Namun, sambungnya, pemerintah akan tetap mewaspadai berbagai risiko, baik dari dalam negeri maupun global yang dapat memengaruhi kinerja ekonomi nasional.

"Kami yakin ekonomi kuartal IV/2021 akan naik cukup kuat didukung berbagai indikator, tetapi kami paham ada tantangan yang harus diwaspadai," katanya, Kamis (18/11/2021).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Sri Mulyani menuturkan berbagai indikator menunjukkan tren pemulihan ekonomi nasional yang berlanjut. Misal, dari sisi indeks keyakinan konsumen, penjualan ritel, PMI manufaktur, serta kinerja ekspor dan impor.

Di sisi lain, lanjutnya, terdapat sejumlah ancaman yang berpotensi memengaruhi ekonomi nasional di antaranya adanya kecenderungan harga produsen yang meningkat di berbagai negara, terutama AS, China, Eropa, dan Korea Selatan.

Menurut menkeu, harga produsen Indonesia pada Oktober 2021 tumbuh 7,3%. Sementara itu, Eropa mencapai 16,3%, China 13,5%, AS 8,6%, dan Korea sebesar 7,5%.

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

"Kenaikan harga produsen tersebut harus kita waspadai agar tidak mendorong inflasi pada tingkat konsumen," ujarnya.

Sri Mulyani juga mewaspadai dampak kenaikan harga produsen terhadap pengetatan kebijakan moneter (tapering off), terutama oleh bank sentral AS. Menurutnya, tapering off bisa menimbulkan potensi guncangan keluarnya arus modal asing dari negara berkembang. (rig)

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : menkeu sri mulyani, pertumbuhan ekonomi, tapering off, ekonomi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 03 Juli 2024 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Kanada Berlakukan Pajak Digital, AS Siapkan Retaliasi

Rabu, 03 Juli 2024 | 17:00 WIB
UU BEA METERAI

Awas! Penjual hingga Pengguna Meterai Bekas Bisa Dijatuhi Sanksi

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:00 WIB
APBN 2024

DPR Setujui Pemberian PMN kepada BUMN senilai Rp28,28 Triliun

Rabu, 03 Juli 2024 | 13:47 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Evaluasi PDN, Jokowi: Back Up Semua Data Biar Tidak Terkaget-kaget

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama