Bawaslu Sebut Ada Intimidasi kepada Pemilih di Ribuan TPS

"Terdapat 2.271 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau kepada penyelenggara pemilu di TPS," ujar Anggota Bawaslu Lolly Suhenty, dikutip pada Jumat (16/2/2024).

Ketiga, terdapat 37.466 TPS yang baru dibuka di atas pukul 7.00 waktu setempat. Keempat, terdapat 12.284 TPS yang tidak menyediakan alat bantu disabilitas netra. Kelima, ada 10.496 TPS yang logistik pemungutan suaranya tidak lengkap.

Keenam, ada 8.219 TPS yang dengan pemilih khusus beralamat tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik. Ketujuh, ada 6.084 TPS yang mengalami surat suara tertukar.

Kedelapan, pendamping pemilih penyandang disabilitas di 5.836 TPS yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping. Kesembilan, ada 5.449 TPS yang KPPS-nya tidak menjelaskan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Kesepuluh, ada 3.742 TPS yang tidak memasang papan pengumuman daftar pemilih tetap (DPT). Kesebelas, ada 3.521 TPS yang didapati ada saksi yang mengenakan atribut partai politik atau calon DPD.

Keduabelas, saksi di 2.509 TPS diketahui tidak bisa menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu. Ketigabelas, ada 2.413 yang pemilihnya menggunakan hak pilih sebanyak lebih dari sekali.

Bawaslu juga menemukan 6 masalah dalam tahapan penghitungan suara antara lain Sirekap di 11.233 TPS tidak dapat diakses publik; terdapat 3.463 TPS yang melakukan penghitungan suara sebelum waktu pemungutan suara selesai pada pukul 13.00 WIB.

Lalu, terdapat 2.162 TPS dengan ketidaksesuaian antara jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah/tidak sah dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pemilih.

Kemudian, terdapat 1.895 TPS yang tidak diberikan Model C Hasil Salinan; terdapat 1.888 TPS yang proses penghitungan suaranya tidak dapat disaksikan saksi, pengawas, dan warga secara jelas; dan terdapat 1.473 TPS yang penyelenggaranya diintimidasi. (rig)