Bentuk UN Tax Convention, G-7 Ungkap Pentingnya Konsensus dalam Pajak

"Kami menekankan pentingnya keputusan berdasarkan konsensus guna mendukung sistem perpajakan internasional yang stabil, inklusif, dan efektif," tulis G-7 dalam G-7 Finance Ministers and Central Bank Governors’ Statement, dikutip pada Kamis (18/4/2024).

G-7 juga meminta UN Tax Convention untuk lebih fokys membahas domestic resource mobilisation dan peningkatan kapasitas administrasi perpajakan bagi negara-negara berkembang. Menurut G-7, UN Tax Convention seyogianya membahas isu-isu yang mudah disepakati.

Selanjutnya, G-7 juga menyatakan pihaknya tetap berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama internasional di bidang perpajakan berdasarkan pada kesepakatan-kesepakatan yang sudah dicapai saat ini.

"Kami menantikan diskusi yang muncul di berbagai forum termasuk G-20. Kami akan terlibat secara konstruktif dalam pembahasan di G-20 Brasil," tulis G-7 dalam keterangan resmi.

Sebagai informasi, Majelis Umum PBB merestui pembentukan UN Tax Convention pada akhir tahun lalu. Resolusi pembentukan UN Tax Convention mendapatkan dukungan dari 125 negara, terutama negara-negara berkembang.

Negara-negara maju seperti AS, Inggris, Jepang, dan negara anggota Uni Eropa tercatat menolak. Menurut negara-negara tersebut, kerja sama perpajakan internasional sudah dilaksanakan secara inklusif melalui Inclusive Framework OECD.

Kehadiran UN Tax Convention justru dipandang akan menduplikasi proses kerja sama perpajakan lintas yurisdiksi.

Di lain pihak, negara-negara berkembang menilai Inclusive Framework tidak mampu mengakomodasi kepentingan negara berkembang. Sebab, seluruh keputusan Inclusive Framework diambil berdasarkan konsensus.

Pengambilan keputusan berbasis konsensus di Inclusive Framework sering dimanfaatkan oleh negara-negara besar untuk memaksakan kehendaknya ke negara-negara kecil.

Untuk itu, pengambilan keputusan pada UN Tax Convention akan dilakukan berdasarkan suara mayoritas. Harapannya, keputusan yang dihasilkan oleh UN Tax Convention lebih berpihak kepada negara berkembang. (rig)