Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Bertemu Fitch Ratings, Sri Mulyani Beberkan Kinerja APBN 2023

A+
A-
0
A+
A-
0
Bertemu Fitch Ratings, Sri Mulyani Beberkan Kinerja APBN 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri).

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali bertemu dengan jajaran lembaga pemeringkat kredit Fitch Ratings.

Sri Mulyani memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjelaskan kinerja APBN 2023. Menurutnya, kinerja perekonomian Indonesia tidak segelap proyeksi berbagai lembaga internasional.

"Kinerja Indonesia sendiri dan #APBNKiTa di tahun 2023 dapat dikatakan baik. Banyak capaian positif yang tidak kita prediksikan pada saat awal merancang APBN 2023," katanya melalui Instagram @smindrawati, dikutip pada Jumat (12/1/2024).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Sri Mulyani menuturkan banyak lembaga internasional memperkirakan 2023 akan menjadi tahun yang gelap dan berpotensi menimbulkan resesi. Namun, lanjutnya, proyeksi tersebut pada akhirnya tidak terbukti walaupun situasi global tetap penuh dengan guncangan.

Dia menjelaskan kinerja APBN 2023 juga lebih baik dari rencana awal. Hal itu tecermin dari penerimaan negara yang tumbuh positif, belanja negara yang optimal mendukung berbagai program prioritas nasional, kondisi keseimbangan primer yang kembali mengalami surplus setelah sekian tahun, serta defisit APBN yang jauh lebih rendah dari desain awal.

Pendapatan negara pada 2023 mencapai Rp2.774,3 triliun atau tumbuh 5,3%. Realisasi itu setara dengan 112,6% dari target awal atau 105,2% dari target yang direvisi melalui Perpres 75/2023.

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Pendapatan negara utamanya ditopang penerimaan perpajakan senilai Rp2.155,4 triliun. Penerimaan ini terdiri atas pajak senilai Rp1.869,2 triliun serta kepabeanan dan cukai senilai Rp286,2 triliun. Adapun realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp605,9 triliun.

Di sisi lain, realisasi belanja yang senilai Rp3.121,9 triliun terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp2.240,6 triliun dan transfer ke daerah mencapai Rp881,3 triliun.

Dengan kinerja tersebut, APBN 2023 mengalami defisit Rp347,6 triliun atau 1,65% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini jauh di bawah target awal defisit Rp698,2 triliun atau 2,84% PDB, serta yang direvisi menjadi Rp479,9 triliun atau 2,27% PDB.

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Sementara itu, keseimbangan primer juga mengalami surplus untuk pertama kalinya sejak 2012, yaitu sejumlah Rp92,2 triliun. "Itulah mengapa 2023 is quite remarkable in many ways," ujar Sri Mulyani .

Pada September 2023, lembaga pemeringkat Fitch Ratings kembali mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB atau investment grade dengan outlook stabil. Fitch juga mengapresiasi defisit fiskal yang telah kembali ke tingkat sebelum pandemi pada 2022. (rig)

Baca Juga: Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : menkeu sri mulyani, fitch rating, ekonomi, apbn 2023, peringkat utang, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 03 Juli 2024 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Kanada Berlakukan Pajak Digital, AS Siapkan Retaliasi

Rabu, 03 Juli 2024 | 17:00 WIB
UU BEA METERAI

Awas! Penjual hingga Pengguna Meterai Bekas Bisa Dijatuhi Sanksi

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:00 WIB
APBN 2024

DPR Setujui Pemberian PMN kepada BUMN senilai Rp28,28 Triliun

Rabu, 03 Juli 2024 | 13:47 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Evaluasi PDN, Jokowi: Back Up Semua Data Biar Tidak Terkaget-kaget

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama