Bisnis Vila Jadi Sasaran Ekstensifikasi Pajak

"Terdapat 536 vila di kawasan Songgoriti dan Oro-oro Ombo yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB)," katanya, dikutip pada Rabu (21/7/2021).

Punjul menuturkan ratusan vila tersebut tidak mengantongi tanda daftar usaha pariwisata (TDUP), padahal fungsi vila saat ini telah beralih fungsi menjadi jasa akomodasi penginapan dari sebelumnya hanya untuk kepentingan hunian.

Dengan demikian, para pemilik bisnis vila tidak memiliki nomor pokok wajib pajak daerah sehingga tidak menyetor pajak hotel. Untuk itu, pemkot akan melakukan pendataan rumah hunian yang sudah beralih fungsi menjadi vila.

Dia memaparkan proses bisnis untuk memungut PAD dari kegiatan bisnis vila sudah dilakukan dengan menggandeng paguyuban pemilik vila di Kota Batu. Namun, hasil penerimaan yang didapat belum optimal.

Sebanyak 324 vila yang tergabung dalam paguyuban membayar retribusi hanya Rp2,8 juta per bulan. Jumlah tersebut sangat kecil karena kontribusi pembayaran retribusi setiap vila hanya Rp8.600 setiap bulan.

"Seharusnya ini menjadi potensi pajak daerah. Selama ini jasa akomodasi seperti hotel harus bayar pajak. Ini yang membuat investasi di Kota Batu tidak maksimal. Orang akan pilih bangun vila karena tidak perlu izin dan tidak dikenakan pajak," ujar Punjul.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSP-TK) Muji Dwi Leksono mengatakan bisnis akomodasi vila belum termasuk sebagai objek pajak daerah.

Selama ini, pemkot hanya memungut retribusi pengalihan fungsi IMB dari hunian menjadi kegiatan komersial. "Untuk pajak vila tidak ada. Hanya retribusi IMB karena pergantian jenis usaha. Sehingga untuk lainnya tidak ada," tuturnya seperti dilansir nusadaily.com. (rig)