BKN Ajak Seluruh Kepala Daerah Terapkan Manajemen ASN Berbasis Merit

“Untuk menghadapi era digital dibutuhkan ASN yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Penempatan seseorang dalam jabatan harus berjalan objektif, bukan karena unsur kedekatan, like and dislike atau lainnya,” katanya dikutip dari laman resmi BKN, Senin (3/5/2021).

Sistem merit, lanjut Budi, bertujuan untuk membentuk ASN yang memiliki integritas, profesional dan netral, serta bebas dari intervensi politik, korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Selain itu, sistem merit merupakan lompatan kebijakan dalam meningkatkan SDM aparatur sehingga dapat berdaya saing global. Adapun sistem merit merupakan implementasi dari Pasal 51 UU No. 5/2014 tentang ASN.

Dalam UU tersebut, sistem merit adalah kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menilai sistem merit dapat memberikan peluang bagi ASN berjiwa muda yang memiliki kinerja dan kompetensi serta berkualifikasi dengan baik untuk memimpin di birokrasi.

“Pemprov Kalbar sendiri saat ini sedang melakukan regenerasi kepemimpinan di birokrasi yang lebih muda,” ujarnya dalam rapat koordinasi penguatan tata kelola manajemen ASN berbasis merit se-wilayah kerja Kantor Regional V BKN.

Selain dihadiri kepala BKN dan gubernur Kalimantan Barat, acara juga dihadiri langsung oleh Ketua Komisi ASN, wali kota Pontianak, wali kota Singkawang, bupati Sekadau, bupati Kubu Raya, bupati Lampung Timur dan lain sebagainya. (rig)