BPK Beri Rekomendasi kepada Sri Mulyani, AR Perlu Diberi Pembinaan

"BPK merekomendasikan…memberikan pembinaan kepada AR terkait atas ketidakcermatannya, dan selanjutnya lebih cermat dalam melakukan penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut potensi data perpajakan," bunyi IHPS I/2023, dikutip pada Rabu (6/12/2023).

PMK 45/2021 mengatur 7 tugas yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada AR. Pertama, melaksanakan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kedua, melaksanakan kegiatan penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak, dan penguasaan informasi. Ketiga, melaksanakan tugas pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan.

Keempat, menyusun konsep imbauan dan memberikan konseling kepada wajib pajak. Kelima, melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut data dan informasi surat pemberitahuan, pihak ketiga, hingga data pengampunan pajak.

Keenam, melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketujuh, melaksanakan pengelolaan administrasi penetapan dan menyusun konsep penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

Pemeriksaan BPK juga menemukan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) yang belum diselesaikan dan telah melewati jangka waktu pengawasan pada kantor pelayanan pajak (KPP) di bawah 20 kanwil.

Hal tersebut mengakibatkan adanya peluang kekurangan penerimaan negara dan peluang kehilangan penerimaan atas potensi pajak dari LHP2DK yang melewati daluwarsa penetapan.

Terkait dengan itu, BPK merekomendasikan menteri keuangan untuk memerintahkan dirjen pajak menginstruksikan kepala KPP terkait untuk menyelesaikan dan menerbitkan LHP2DK yang belum selesai diterbitkan.

IHPS I/2023 memuat ringkasan dari sejumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP) dengan tujuan tertentu, salah satunya mengenai pengelolaan pajak.

Pada semester I/2023, BPK telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pajak terhadap 2 objek pemeriksaan pada DJP, yaitu penyelesaian keberatan, nonkeberatan, dan penanganan banding pada 2021 dan 2022; dan pengawasan kepatuhan wajib pajak pada 2021 dan 2022.

Pemeriksaan dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah mencapai target pembangunan berkelanjutan (TPB) ke-8, khususnya target 8.1, yakni mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional.

Selain itu, pemeriksaan ini juga sejalan dengan TPB ke-16, khususnya target 16.6 terkait dengan pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pengelolaan pajak pada DJP mengungkapkan 17 temuan yang memuat 19 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 18 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 1 ketidakpatuhan senilai Rp1 miliar. (rig)