Bukti Pungut PPN Kripto Disamakan dengan Faktur Pajak, Ini Kata DJP

"Exchanger akan memungut pajaknya dan PKP nanti diberikan bukti pemungutan. Nah, bukti pemungutan ini dianggap sebagai dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak," katanya dalam acara TaxLive DJP episode: 41, dikutip pada Selasa (19/4/2022).

Andhika menuturkan ketentuan dokumen dipersamakan dengan faktur pajak tersebut bertujuan untuk memudahkan PKP kripto dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, termasuk saat melaporkan SPT Tahunan.

"Jadi sebagai penjual yang sebagai PKP tidak perlu buat faktur pajak tinggal dicantumkan. Jadi di situ digantikan perannya. PKP tidak membuat faktur, tidak perlu memungut, tinggal melapor. Sudah digantikan oleh exchanger," ujarnya.

Andhika menyampaikan ketentuan tersebut berlaku untuk exchanger kripto, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun demikian, lanjutnya, terdapat perbedaan dari besaran tarif PPN final.

Seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto, terdapat 2 tarif PPN final atas transaksi aset kripto.

Pertama, PPN final 0,11% berlaku bila penyerahan dilakukan melalui exchanger yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Kedua, tarif PPN final 0,22% jika penyerahan aset kripto dilakukan melalui exchanger yang tak terdaftar di Bappebti.

"Makanya ini pemerintah mengajak investor agar lebih baik melakukan perdagangan kripto di exchanger yang sudah resmi terdaftar ada di Bappebti. Selain aman, terpenting tarifnya juga lebih rendah," tuturnya.

Andhika menambahkan DJP sebelumnya juga telah berdiskusi dengan exchanger dalam ekosistem perdagangan kripto. Harapannya, exchanger dapat beradaptasi dengan proses bisnis yang baru setelah adanya ketentuan dalam PMK 68/2022. (rig)