Dalam 6 Tahun, Piutang PBB-P2 Berkurang Rp40 Miliar

“Jumlah piutang berkurang Rp40 miliar selama enam tahun. Ini capaian paling signifikan dibandingkan daerah lain di wilayah Soloraya,” ujarnya dilansir dari Solopos, Kamis (15/11/2018).

Sumini menjelaskan ada beberapa kendala teknis penagihan piutang PBB-P2, salah satunya tidak ada data yang lengkap mengenai wajib pajak yang menunggak. Misalnya, data identitas diri, alamat dan nomor objek pajak (NOP).

Namun, lanjutnya, Pemkab Sukoharjo melalui BKD tetap berupaya dengan berbagai cara untuk menelusuri dan mencari data valid wajib pajak yang belum melunasi PBB-P2.

“Kami akan cross check data wajib pajak dengan berkoodinasi dengan pemerintahan desa/kelurahan. Mereka memahami data identitas diri wajib pajak di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.

Sumini menambahkan PBB-P2 merupakan salah satu pajak daerah yang menyumbang kontribusi terbesar untuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sukoharjo. Pajak daerah lainnya yang menyumbang kontribusi untuk PAD seperti pajak penerangan jalan (PPJ) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Hingga Oktober 2018, realisasi PBB-P2 mencapai Rp32 miliar, jauh melebih target penerimaan PBB-P2 pada 2018 sebesar Rp28 miliar. “Intinya realisasi PBB-P2 sudah melampaui target. Kami bakal mengevaluasi capaian PBB-P2 pada akhir Desember untuk menentukan target pada tahun depan,” paparnya.

Selain itu, Sumini mengatakan kawasan Solo Baru yang menjadi pusat bisnis di Kabupaten Jamu menjadi daerah potensial penyumbang pemasukan PAD Sukoharjo. Ada tiga jenis pajak daerah yang berpotensi tinggi di kawasan Solo Baru yakni pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. (Amu)