Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Dapat Dukungan World Bank, Menkeu Ini Harap Penerimaan Terkerek

A+
A-
0
A+
A-
0
Dapat Dukungan World Bank, Menkeu Ini Harap Penerimaan Terkerek

Gedung World Bank. (foto: worldbank.org)

MANILA, DDTCNews - Menteri Keuangan Filipina Benjamin E. Diokno menyatakan pemerintah telah meminta World Bank untuk membantu instansi pendapatan negara dalam melakukan digitalisasi layanan dan modernisasi birokrasi.

Diokno mengatakan World Bank sudah bersedia mendukung proses digitalisasi pada institusi yang bertugas mengumpulkan pendapatan negara di Filipina. Menurutnya, proses digitalisasi juga akan berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan negara pada masa depan.

"World Bank siap membantu memodernisasi kepegawaian dan mendigitalkan lembaga pemungutan pajak untuk mendukung inisiatif Presiden," katanya, dikutip pada Selasa (16/8/2022).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Diokno menyebut pemerintahan Marcos memiliki 8 poin agenda sosial-ekonomi yang komprehensif salah satunya digitalisasi. Pemerintah berharap digitalisasi dapat meningkatkan keadilan dan efisiensi sistem perpajakan negara, serta menciptakan administrasi pajak yang efisien.

Agenda Marcos juga memuat target meningkatkan inklusi keuangan. Saat ini, pemerintah berupaya mendigitalisasi 50% dari transaksi ritel dan memasukkan 70% populasi orang dewasa dalam sistem keuangan formal pada 2023.

Diokno menyebut World Bank saat ini memberikan dukungan untuk digitalisasi Direktorat Kepabeanan melalui pembiayaan senilai US$88,28 juta atau Rp1,3 triliun.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Program bertajuk Modernisasi Kepabeanan Filipina tersebut berfokus pada transisi dari organisasi yang sebagian besar manual dan berbasis kertas menjadi serba digital. Proses digitalisasi sistem kepabeanan ditargetkan dapat memenuhi standar global yang modern pada 2024.

Selain itu, lanjut Diokno, pemerintah juga berencana mengerjakan proyek modernisasi pegawai negeri sipil pada Badan Kepegawaian Negara. Digitalisasi ini diharapkan mampu membuat proses birokrasi lebih efisien.

Sementara itu, Country Director for the Philippines, Malaysia, Thailand, and Brunei World Bank Ndiame Diop menuturkan World Bank berkomitmen untuk meningkatkan dukungannya kepada Filipina.

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Menurutnya, World Bank menjadi mitra bantuan pembangunan resmi terbesar ketiga di Filipina pada Maret 2022 karena memberikan pinjaman dan hibah senilai total US$6,86 juta atau 23,38% dari total bantuan yang masuk.

"Sejak 2021, World Bank telah mendukung 68 program pemerintah dan memberikan pinjaman senilai US$14,9 miliar," ujarnya seperti dilansir manilatimes.net. (rig)

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : filipina, pajak, pajak internasional, World bank, birokrasi, digitalisasi layanan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama