Definisi Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Namun, dalam praktik di lapangan, tidak semua wajib pajak mampu menyelenggarakan pembukuan, khususnya wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah bruto kurang dari Rp4,8 miliar tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Tetapi, wajib melakukan pencatatan untuk digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang.

Untuk memudahkan wajib pajak tersebut menentukan penghasilan neto usahanya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memberikan kemudahan dengan membuat aturan tentang norma perhitungan. Norma Penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang akan digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Penggunaan norma penghitungan pada dasarnya dilakukan lantaran tidak terdapat dasar perhitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan secara lengkap. Pembukuan adalah suatu proses pencacatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan penyerahan barang dan jasa.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (UU PPh), wajib pajak yang akan menggunakan norma penghitungan harus memberitahukan kepada Ditjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Adapun wajib pajak yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Dalam hal terhadap wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan pemeriksaan, kemudian wajib pajak orang pribadi atau badan tersebut tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya, penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.

Diatur dalam Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto, besarnya norma penghitungan ditentukan sebagai berikut:

1. Daftar Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut:
   • 10 ibukota provinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makasar dan Pontianak;
   • Ibukota provinsi lainnya; dan
   • Daerah lainnya.

daftar persentase norma penghitungan penghasilan neto lebih lanjut terdapat dalam Lampiran I PER-17/PJ/2015.

2. Daftar persentase norma penghitungan penghasilan neto untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan tercantum dalam Lampiran II PER-17/PJ/2015.
3. Daftar persentase norma penghitungan penghasilan neto untuk wajib pajak badan yang tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan tercantum dalam Lampiran III PER-17/PJ/2015.

Dalam hal wajib pajak memiliki lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas, penghitungan penghasilan neto dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas dengan memperhatikan pengelompokan wilayah pengenaan norma.

Bagi wajib pajak yang tetap menggunakan norma penghitungan padahal tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Penggunaan Norma akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan.*