Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Demi Kelancaran Lapor SPT, IRS Minta Kongres Sepakati Anggaran Belanja

A+
A-
0
A+
A-
0
Demi Kelancaran Lapor SPT, IRS Minta Kongres Sepakati Anggaran Belanja

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Internal Revenue Service (IRS) meminta kongres AS untuk segera menyepakati anggaran belanja pemerintah dalam rangka mencegah terjadinya government shutdown.

Komisioner IRS Danny Werfel mengatakan government shutdown bakal menghambat wajib pajak dalam melaporkan SPT.

"Kami pernah mengalami shutdown sebelumnya. Namun, kami belum pernah mengalami shutdown di tengah musim pelaporan SPT. Jadi, ada ketidakpastian di sini," katanya, dikutip pada Minggu (21/1/2024).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Werfel menuturkan IRS sesungguhnya memiliki dana untuk memenuhi kebutuhan operasional bila government shutdown terjadi. Hanya saja, government shutdown akan meningkatkan ketidakpastian dalam pemberian layanan yang terkait dengan pelaporan SPT.

Tahun ini, pelaporan SPT di AS dilaksanakan mulai 29 Januari 2024. Mayoritas wajib pajak, terutama wajib pajak orang pribadi, harus menyampaikan SPT paling lambat pada 15 April 2024.

"Tentu kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisasi terjadinya gangguan. Namun, perlu diingat, government shutdown berpotensi mengurangi kualitas layanan," tutur Werfel seperti dilansir federalnewsnetwork.com.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Sebagai informasi, government shutdown terjadi di Amerika Serikat (AS) bila Kongres AS tak mampu menyepakati anggaran belanja. Saat kesepakatan tak tercapai, pemerintah AS tidak memiliki anggaran belanja dan tidak dapat beroperasi sampai anggaran belanja disepakati.

Ketika government shutdown terjadi, pemerintah akan membatasi layanan-layanan publik nonesensial dan merumahkan pegawai pemerintah yang terkait dengan layanan tersebut.

Senat AS saat ini telah menyepakati anggaran belanja jangka pendek guna mencegah terjadinya partial government shutdown. Setelah disetujui senat, anggaran itu masih perlu mendapatkan persetujuan dari DPR agar bisa diundangkan dan diberlakukan.

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

"RUU ini tidak akan lolos tanpa dukungan Partai Republik dan Partai Demokrat baik di DPR ataupun di senat," ujar Ketua Partai Demokrat Senat AS Chuck Schumer seperti dilansir cbsnews.com. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : amerika serikat, pajak, pajak internasional, anggaran pemerintah, IRS, government shutdown, SPT

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama