Di AFMGM, Negara Asean Sepakat Penguatan Kerja Sama Pajak dan Kepabean

"Masing-masing dari Asean membutuhkan penerimaan pajak. Kita enggak mau mengambil basis pajaknya orang lain dan Indonesia juga enggak mau basis pajak di Indonesia diambil sama orang lain," katanya, dikutip pada Sabtu (26/8/2023).

Sri Mulyani mengatakan kerja sama ini mencakup bermacam aspek di antaranya pertukaran informasi serta mempercepat penyelesaian dan penerapan standar prosedur dan pedoman yang disepakati.

Dia menjelaskan kerja sama pajak dan kepabeanan di antara negara Asean sebetulnya telah berlangsung sejak ada inisiatif pertukaran data otomatis. Kerja sama ini bakal terus disempurnakan agar pertukaran data makin sempurna dan intensif.

Menurutnya, pertukaran data di antara otoritas pajak dan kepabeanan di Asean idealnya harus dapat terprediksi dan tepat waktu.

"Pasti masih banyak sekali yang akan disempurnakan dalam mekanismenya, termasuk untuk custom, karena kita akan membentuk custom economic community," ujarnya.

Soal kepabeanan, Sri Mulyani menjelaskan setiap negara Asean ternyata memiliki karakteristik berbeda. Misalnya, Laos tidak memiliki perbatasan negara dalam bentuk lautan.

Dengan berbagai kondisi yang ada di lapangan, negara Asean ingin memastikan aktivitas kepabeanan berjalan secara efisien dan aman.

"Karena bagaimana pun kita juga dihadapkan pada adanya safety atau security seperti lalu lintas barang yang memang ilegal," imbuhnya. (sap)