DJBC Rilis Aturan Baru Tata Laksana Penyelenggaraan Pameran Berikat

"Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, perlu menetapkan peraturan direktur jenderal tentang tata laksana tempat penyelenggaraan pameran berikat," bunyi pertimbangan PER-3/BC/2023, dikutip pada Senin (20/2/2023).

TPPB merupakan kawasan pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan DJBC. Pemeriksaan atas barang yang masuk ke atau keluar dari TPPB dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko di tempat penimbunan.

Berdasarkan manajemen risiko, terhadap pengusaha TPPB dapat diberikan kemudahan pelayanan kepabeanan dan cukai berupa kemudahan pelayanan perizinan dan/atau kemudahan pelayanan kegiatan operasional.

Di dalam TPPB, yang bersifat tetap atau sementara, dilakukan penyelenggaraan dan pengusahaan TPPB. Penyelenggaraan dan pengusahaan TPPB tetap hanya dapat dilakukan oleh pengelola venue yang telah ditetapkan sebagai pengusaha TPPB tetap. Kemudian, pengelola venue juga harus bekerja sama dengan organizer dalam menyelenggarakan kegiatan pameran.

Sementara pada penyelenggaraan dan pengusahaan TPPB sementara, hanya dapat dilakukan oleh organizer yang telah ditetapkan pula sebagai Pengusaha TPPB sementara.

Pengusaha TPPB melakukan kegiatan menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu, selama 9 bulan untuk TPPB tetap atau hingga izin berakhir untuk TPPB sementara, dengan atau tanpa barang dari tempat lain dalam daerah pabean untuk dipamerkan. Sedangkan untuk melakukan kegiatan menimbun, pengusaha TPPB harus menguasai tempat penimbunan yang dapat berada di lokasi yang berbeda dengan tempat pameran, tetapi dalam 1 tempat penetapan sebagai TPPB.

Permohonan untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai TPPB disampaikan secara elektronik melalui portal Indonesia National Single Window (INSW) dalam kerangka Online Single Submission (OSS). Dalam hal sistem INSW mengalami gangguan operasional, permohonan disampaikan secara tertulis kepada kepala kanwil melalui kepala kantor pabean atau kepala KPU, disertai dengan lampiran permohonan dalam bentuk salinan cetak .

Pengelola venue atau organizer yang akan menjadi pengusaha TPPB juga harus melakukan pemaparan proses bisnis kepada kepala kanwil atau kepala KPU. Dalam pelaksanaan pemaparan proses bisnis tersebut, kepala kanwil atau kepala KPU akan mengundang kepala kantor pabean dan Ditjen Pajak.

Nantinya, penetapan tempat sebagai TPPB dan pemberian izin sebagai pengusaha TPPB ditetapkan oleh kepala kanwil atau kepala KPU atas nama menteri keuangan. Penetapan tempat sebagai TPPB tetap dan pemberian izin sebagai pengusaha TPPB tetap berlaku sampai dengan izin dicabut.

Di sisi lain, penetapan tempat sebagai TPPB sementara dan pemberian izin sebagai pengusaha TPPB sementara berlaku selama masa persiapan dan penyelenggaraan pameran. Dalam hal pengusaha TPPB wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), izin pengusaha TPPB diberlakukan juga sebagai NPPBKC.

"Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penerima fasilitas TPPB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 40 Per-3/BC/2023. (sap)