DJBC Sebut Pengiriman Surat hingga Kartu Pos Tetap Bebas Bea Masuk

"Jika surat, dokumen atau kartu pos Sobat terdapat tagihan, silakan dipastikan kembali apakah tagihan tersebut muncul dari Bea Cukai atau dari jasa kiriman," bunyi penjelasan DJBC melalui akun Instagram @bravobeacukai, Rabu (8/11/2023).

Pemerintah telah mengubah menerbitkan PMK 96/2023 s.t.d.d PMK 111/2023 yang mengubah ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman.

Pasal 20 PMK 96/2023 s.t.d.d PMK 111/2023 menyatakan barang kiriman berupa kartu pos, surat, dan dokumen dapat dikeluarkan dari kawasan pabean sebagai barang yang diimpor untuk dipakai setelah penyelenggara pos menyampaikan daftar barang kiriman kepada pejabat bea dan cukai yang menangani barang kiriman.

Daftar barang kiriman paling sedikit memuat elemen data untuk setiap jenis kartu pos, surat, dan dokumen berupa jumlah satuan dan total berat kotor.

Meski demikian, pasal 29 beleid tersebut menjelaskan barang kiriman yang diimpor untuk dipakai berupa surat, kartu pos, dan dokumen dibebaskan dari pengenaan bea masuk dan tidak dipungut PDRI.

"Jika tagihan yang muncul adalah Rp0, tetapi Sobat masih menerima tagihan, maka itu tagihan dari jasa kiriman," bunyi keterangan DJBC.

PMK PMK 96/2023 s.t.d.d PMK 111/2023 mendefinisikan kartu pos sebagai barang kiriman yang berbentuk komunikasi tertulis di atas kartu bergambar dan/atau tidak bergambar.

Kemudian, surat adalah barang kiriman yang menjadi bagian dari komunikasi tertulis dengan atau tanpa sampul yang ditujukan kepada individu atau badan dengan alamat tertentu, yang dalam proses penyampaiannya dilakukan seluruhnya secara fisik.

Sementara itu, dokumen merupakan barang kiriman yang berbentuk data, catatan, dan/atau keterangan tertulis di atas kertas yang dapat dilihat dan dibaca. (rig)