Dokumen Ini Perlu Dilampirkan saat Ungkap Ketidakbenaran Pengisian SPT

"Laporan tersendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh wajib pajak, wakil, atau kuasa dari wajib pajak," bunyi penggalan Pasal 61 ayat (3) PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 18/2021, dikutip pada Senin (6/5/2024).

Laporan tersendiri mengenai ketidakbenaran pengisian SPT harus dilampiri dengan penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format SPT, surat setoran pajak (SSP) atas pelunasan pajak yang kurang dibayar, dan SSP atas sanksi bunga Pasal 8 ayat (5) UU KUP.

Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak, laporan ketidakbenaran pengisian SPT tidak perlu dilampiri SSP.

Setelah pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT disampaikan, DJP akan tetap melanjutkan pemeriksaan dan menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP) dengan mempertimbangkan laporan tersendiri yang disampaikan wajib pajak. Pokok pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak juga turut diperhitungkan.

Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT oleh wajib pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, DJP akan menerbitkan SKP sesuai dengan pengungkapan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Namun, bila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengungkapan oleh wajib pajak ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka DJP bakal menerbitkan SKP sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Sebagai informasi, pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT merupakan mekanisme yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mengungkapkan jumlah pajak yang seharusnya terutang dalam hal DJP telah melakukan pemeriksaan.

Wajib pajak harus melunasi kurang bayar yang timbul akibat pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Adapun sanksi administrasi yang dikenakan adalah sebesar suku bunga acuan ditambah uplift factor 10% dibagi 12. (rig)