Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Dukungan Finansial Uni Eropa untuk Ukraina Terhambat karena Negara Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
Dukungan Finansial Uni Eropa untuk Ukraina Terhambat karena Negara Ini

Ilustrasi.

BUDAPEST, DDTCNews – Pemerintah Hungaria tak mendukung pemberian paket bantuan keuangan oleh Uni Eropa kepada Ukraina. Total paket bantuan keuangan tersebut bernilai €18 miliar atau setara dengan Rp293,78 triliun.

Program bantuan tersebut amat dibutuhkan oleh Ukraina dalam rangka menutupi defisit dan menjaga perekonomian negara. Namun, Menteri Keuangan Hungaria Mihály Varga dengan tegas menyatakan Hungaria tidak berniat mendukung pemberian paket bantuan keuangan tersebut.

"Hungaria tidak mendukung amendemen peraturan keuangan," katanya dikutip dari euronews.com, dikutip pada Minggu (11/12/2022).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Untuk diketahui, Uni Eropa hendak memberikan paket bantuan keuangan kepada Ukraina senilai €18 miliar. Jika disepakati, paket bantuan tersebut akan dicairkan kepada Ukraina senilai €1,5 miliar per bulan sepanjang 2023.

Namun, niat tersebut terhambat dengan adanya veto dari Hungaria. Sebab, kesepakatan pajak dan pemberian paket bantuan keuangan dari Uni Eropa memerlukan kebulatan suara dari seluruh negara anggota Uni Eropa untuk disahkan.

Wakil Presiden Komisi Eropa Valdis Dombrovskis menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan Hungaria. Menurutnya, Uni Eropa harus membantu Ukraina yang berada dalam kondisi keuangan yang sulit akibat peperangan dengan Rusia.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Dia menilai Ukraina sangat membutuhkan bantuan dari Uni Eropa untuk menghadapi situasi yang terjadi. Untuk itu, Uni Eropa tidak dapat membiarkan Hungaria menjadi penghalang dari pemberian dukungan tersebut.

"Ukraina tengah berperang dan sangat membutuhkan dukungan. Kami tidak dapat membiarkan satu negara anggota menunda dan menggagalkan dukungan keuangan dari Uni Eropa ini," tutur Dombrovskis. (rig)

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : hungaria, pajak, pajak internasional, uni eropa, ukraina, dukungan finansial

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama