Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Gali Potensi Pajak Sektor Usaha Tertentu, Pemerintah Perlu Fleksibel

A+
A-
0
A+
A-
0
Gali Potensi Pajak Sektor Usaha Tertentu, Pemerintah Perlu Fleksibel

GUNA meningkatkan penerimaan, pemerintah melakukan berbagai upaya di antaranya menggali potensi penerimaan pajak dari sektor usaha tertentu. Pemerintah bahkan telah menetapkan sejumlah sektor usaha yang masuk dalam daftar penggalian potensi pajak hingga 2024.

Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Siddhi Widyaprathama berpendapat penetapan sektor usaha dalam daftar penggalian potensi merupakan hal yang wajar dan mencerminkan tren ekonomi dan bisnis saat ini.

“Skema penggalian potensi itu merupakan respons yang wajar. Artinya pemerintah akan memperhatikan sektor yang mengalami peningkatan pendapatan (boom) dan ingin memberikan nafas bagi sektor yang makin terdampak pandemi Covid-19,” ujarnya.

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Namun, ia berharap pemerintah dapat memiliki fleksibilitas dan adaptif dalam melihat perkembangan ekonomi ke depan. Sebab, bisnis akan mengalami new normal dalam fase pemulihan ekonomi sehingga sulit untuk diprediksi secara rigid.

“Pemerintah dalam melakukan perencanaan diharapkan tidak hanya mengandalkan perhitungan linier karena kondisi ekonomi akan terus dinamis, di situ perlunya ketangkasan dan sifat adaptif rencana tersebut dapat tepat sasaran,” tutur Siddhi.

Selain itu, Siddhi juga memberikan pandangannya terhadap kebijakan pemerintah dalam optimalisasi penerimaan pajak yang berasal dari high net-worth individual (HNWI), wajib pajak strategis, serta pelaku usaha ekonomi digital.

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Penasaran? Yuk simak obrolan lengkap DDTC PodTax episode kali ini melalui Youtube atau Spotify! (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : podtax, Siddhi Widyaprathama, apindo, penggalian potensi pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 03 Juli 2024 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Kanada Berlakukan Pajak Digital, AS Siapkan Retaliasi

Rabu, 03 Juli 2024 | 17:00 WIB
UU BEA METERAI

Awas! Penjual hingga Pengguna Meterai Bekas Bisa Dijatuhi Sanksi

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:00 WIB
APBN 2024

DPR Setujui Pemberian PMN kepada BUMN senilai Rp28,28 Triliun

Rabu, 03 Juli 2024 | 13:47 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Evaluasi PDN, Jokowi: Back Up Semua Data Biar Tidak Terkaget-kaget

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama