Ganjar-Mahfud Ingin Gandakan Pendapatan Negara, APBN Perlu Surplus

"Neraca APBN kita sudah mengalami defisit selama berpuluh tahun. Kita juga pasti tahu kalau defisit terjadi, negara harus berutang sehingga utang yang tercipta akan membebani postur APBN pada tahun-tahun berikutnya," katanya dalam wawancara bersama DDTCNews, dikutip pada Sabtu (20/1/2024).

Renard mengatakan Ganjar-Mahfud akan berupaya mengelola utang pemerintah secara lebih baik. Menurutnya, pasangan capres-cawapres ini tidak berniat menambah utang pemerintah, tetapi justru berusaha menyelesaikannya.

Dia menjelaskan satu-satunya strategi menyelesaikan persoalan utang pemerintah yakni melalui optimalisasi pendapatan negara, terutama dari sisi pajak.

Ganjar-Mahfud juga telah menyiapkan 5 strategi meningkatkan pendapatan negara yang akan dilaksanakan jika memenangkan pilpres. Pertama, meningkatkan penerimaan pajak melalui menyederhanakan sistem dan birokrasi perpajakan, meningkatkan literasi pajak, serta meningkatkan transparansi penggunaan uang pajak.

Kedua, peningkatan pendapatan negara juga dilakukan melalui penguatan ekonomi baru di Indonesia, terutama ekonomi hijau dan ekonomi biru, agar pendapatan negara ikut terkerek. Ketiga, mendorong peran BUMN dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai sovereign wealth fund di Indonesia.

Keempat, mendorong kebijakan hilirisasi dan industrialisasi di semua bidang. Alasannya, kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah otomatis juga bakal berdampak pada pendapatan negara.

Terakhir, Ganjar-Mahfud berkomitmen menjaga iklim investasi tetap kondusif dengan menciptakan birokrasi yang antikorupsi.

Renard menyebut peningkatan pendapatan negara hingga 2 kali lipat akan menyehatkan APBN di masa depan. Melalui upaya ini, APBN diharapkan mengalami surplus dan utang pemerintah dapat diselesaikan.

"Kalau kita mengalami surplus neraca, berarti kita tidak perlu utang. Meski begitu, utang merupakan sesuatu yang harus kita kelola dengan baik," ujarnya.

Simak transkrip lengkap wawancara DDTCNews bersama Renard Widarto dalam artikel 'Pemerintah Harus Bersih dan Transparan dalam Menggunakan Uang Pajak'. (sap)