Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Gelar Pemilu, Belanja Barang hingga Februari 2024 Tumbuh 84 Persen

A+
A-
0
A+
A-
0
Gelar Pemilu, Belanja Barang hingga Februari 2024 Tumbuh 84 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (depan, tengah) mengikuti rapat kerja dengan komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024). Rapat kerja tersebut membahas evaluasi fisikal pada triwulan I. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat belanja barang hingga Februari 2024 sudah mencapai Rp49,4 triliun, tumbuh 84,4% dibandingkan dengan realisasi belanja barang pada periode yang sama tahun lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan lonjakan belanja barang tersebut disokong oleh belanja-belanja yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2024. Secara umum, realisasi belanja barang oleh KPU pada 2 bulan pertama 2024 mencapai Rp15,7 triliun.

"[Belanja barang] memang mengalami peningkatan yang sangat tajam di Januari-Februari untuk penyelenggaraan pemilu, termasuk pembayaran honor badan ad hoc serta penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara," katanya, dikutip pada Rabu (20/3/2024).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Sementara itu, realisasi belanja barang di Bawaslu tercatat mencapai Rp3,7 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membayar honor pengawas ad hoc, pelaksanaan pengawasan atas pemungutan dan penghitungan suara, serta operasional pengawas ad hoc.

Tak hanya belanja barang, belanja pegawai juga meningkat 18,6%. Hingga Februari 2024, realisasi belanja pegawai sudah mencapai Rp35,1 triliun.

Sri Mulyani mengatakan lonjakan belanja pegawai disebabkan oleh kenaikan gaji ASN sebesar 8% sekaligus kenaikan tunjangan kinerja (tukin) di beberapa kementerian dan lembaga (K/L).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

"Kalau kita lihat tukin naik 32%, gaji naik 12,9%. Ini yang menyebabkan belanja pegawai kita Januari-Februari 2024 naik tajam 18,6% dibandingkan dengan 2023," tutur Sri Mulyani.

Terkait dengan belanja modal, Kemenkeu mencatat realisasi belanja modal hingga Februari 2024 masih senilai Rp12,9 triliun, bertumbuh 24,7% bila dibandingkan dengan realisasi hingga Februari tahun sebelumnya.

Kenaikan belanja modal disebabkan oleh peningkatan belanja sarana prasarana bidang pertahanan keamanan di Polri dan sarana prasarana kesehatan di Kemenkes. (rig)

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : menkeu sri mulyani, APBN 2024, belanja barang, pajak dan politik, pakpol, pemilu 2024, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 03 Juli 2024 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Kanada Berlakukan Pajak Digital, AS Siapkan Retaliasi

Rabu, 03 Juli 2024 | 17:00 WIB
UU BEA METERAI

Awas! Penjual hingga Pengguna Meterai Bekas Bisa Dijatuhi Sanksi

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:00 WIB
APBN 2024

DPR Setujui Pemberian PMN kepada BUMN senilai Rp28,28 Triliun

Rabu, 03 Juli 2024 | 13:47 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Evaluasi PDN, Jokowi: Back Up Semua Data Biar Tidak Terkaget-kaget

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama