Hitung PPh, Ini 3 Poin Penting saat Menentukan Besaran Laba BUT

“…yang besarnya ditetapkan oleh dirjen pajak,” bunyi penggalan Pasal 5 ayat (3) huruf a UU Pajak Penghasilan, dikutip pada Jumat (21/6/2024).

Kedua, pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah: royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, paten, atau hak‐hak lainnya; imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya; serta bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.

Ketiga, pembayaran sebagaimana disebutkan pada poin kedua di atas yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sebagai objek pajak, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.

Sebagai informasi, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pajak di Indonesia melalui bentuk usaha tetap tersebut.

Merujuk pada Pasal 5 UU Pajak Penghasilan (PPh), terdapat 3 jenis penghasilan yang menjadi objek pajak bentuk usaha tetap (BUT).

1. penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai.
2. penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia.
3. penghasilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 UU PPh yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

Untuk diperhatikan, biaya‐biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana dimaksud pada poin 2 dan 3 di atas boleh dikurangkan dari penghasilan BUT. (rig)