Ikut PPS, Pengalihan Harta ke Indonesia Paling Telat 30 September 2022

"Wajib pajak yang mengungkapkan harta bersih yang berada di wilayah NKRI dan/atau mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah NKRI tidak dapat mengalihkan harta bersih tersebut ke luar wilayah NKRI paling singkat selama 5 tahun terhitung sejak diterbitkannya surat keterangan," bunyi Pasal 15 ayat (3) PMK 196/2021, dikutip Senin (27/12/2021).

PMK 196/2021 menjelaskan wajib pajak yang berkomitmen memulangkan harta bersih ke Indonesia dapat menginvestasikan hartanya pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (SDA) atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Indonesia; dan/atau Surat Berharga Negara (SBN) paling lambat tanggal 30 September 2023.

Investasi harta bersih tersebut wajib dilakukan paling singkat 5 tahun sejak diinvestasikan. Meski demikian, wajib pajak dapat melakukan perpindahan investasi, yakni antarinvestasi pada kegiatan usaha sektor pengolahan SDA/energi terbarukan, atau antarinvestasi pada kegiatan usaha sektor pengolahan SDA/energi terbarukan dan SBN sebelum berakhirnya jangka waktu investasi 5 tahun.

Dalam hal investasi harta bersih dilakukan secara bertahap, perhitungan jangka waktu investasi paling singkat 5 tahun dihitung sejak nominal dana yang tercantum dalam surat keterangan telah diinvestasikan seluruhnya paling lambat 30 September 2023.

Sementara jika sampai dengan 30 September 2023 wajib pajak tidak menginvestasikan harta bersih sesuai dengan nominal dana yang tercantum dalam surat keterangan, perhitungan jangka waktu investasi paling singkat 5 tahun untuk bagian harta bersih yang diinvestasikan dihitung sejak tanggal 30 September 2023.

PMK 196/2021 kemudian memerinci ketentuan perpindahan investasi pada harta bersih yang diikutsertakan dalam PPS. Perpindahakan itu dapat dilakukan setelah jangka waktu 2 tahun sejak nominal dana yang tercantum dalam surat keterangan telah diinvestasikan seluruhnya; atau sejak 30 September 2023 jika sampai dengan 30 September 2023 harta bersih hanya sebagian yang diinvestasikan.

"[Wajib pajak] dibatasi hanya 2 kali perpindahan selama jangka waktu investasi dengan maksimal 1 kali perpindahan dalam 1 tahun kalender," bunyi Pasal 15 ayat (9) huruf b.

Perhitungan jangka waktu 5 tahun investasi tersebut tertangguh apabila terdapat jeda waktu antara pencairan investasi sebelumnya dan penempatan investasi berikutnya.

Adapun jika terdapat jeda waktu antara pencairan investasi sebelumnya dan penempatan investasi berikutnya, jeda waktu tersebut paling lama 2 tahun dan wajib pajak wajib menyelesaikan kewajiban pemenuhan investasi paling lama 7 tahun sejak nominal dana yang tercantum dalam surat keterangan telah diinvestasikan. (sap)