Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Inflasi Masih Tinggi, Otoritas Ini Tunda Implementasi Pajak Karbon

A+
A-
1
A+
A-
1
Inflasi Masih Tinggi, Otoritas Ini Tunda Implementasi Pajak Karbon

Ilustrasi.

NICOSIA, DDTCNews – Pemerintah Siprus mengumumkan penundaan pemberlakuan pajak karbon yang awalnya direncanakan mulai diterapkan pada tahun ini.

Menteri Keuangan Constantinos Petrides menyebutkan pemberlakuan pajak karbon pada tahun ini bukanlah waktu yang tepat. Sebab, masyarakat saat ini tengah menghadapi biaya hidup yang kian meningkat akibat inflasi.

“Sekarang bukan waktunya untuk meluncurkan pajak karbon karena basis pajak negara itu sudah terhuyung-huyung dari meningkatnya biaya hidup,” katanya dikutip dari cyprus-mail.com, kamis (20/10/2022).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Petrides menjelaskan inflasi menjadi salah satu tantangan terbesar yang tengah dihadapi oleh negara anggota Uni Eropa (UE). Menurutnya, terdapat empat faktor utama yang memicu terjadinya inflasi tinggi.

Pertama, kebijakan moneter ekspansif dengan suku bunga nol atau negatif. Kedua, dampak pandemi Covid-19 yang membuat pemerintah harus memanfaatkan cadangan untuk menopang pertumbuhan ekonomi negara.

Ketiga, konflik antara Rusia-Ukraina dan sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia. Keempat, transisi hijau. Petrides memperkirakan harga energi masih akan tetap tinggi dan Uni Eropa akan meninggalkan era kemakmuran yang dibangun di atas energi murah.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Untuk itu, Petrides menekankan pentingnya menjaga keuangan publik untuk tetap seimbang. Terlebih pengeluaran pemerintah untuk mendukung kelompok rentan dan subsidi energi terus meningkat. Hal ini juga yang menjadi alasan pemerintah menunda pajak karbon.

“Untuk melepaskan diri dari bahan bakar fosil, kita memang akan membutuhkan investasi luar biasa dalam energi hijau dan transisi hijau,” tuturnya.

Pada Desember 2021, Petrides telah mengumumkan upaya reformasi pajak yang mencakup pajak karbon serta pengenaan pajak lingkungan untuk mencapai tujuan lingkungan. Namun, rencana ini harus ditunda terlebih dahulu karena dampak inflasi yang signifikan. (rig)

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : siprus, pajak, pajak internasional, pajak karbon, inlasi, kebijakan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama