Ini Kata Pelaku Usaha Soal Insentif Pajak Kegiatan Vokasi

“Beberapa waktu lalu, kita undang Kemenko Perekonomian dan Ditjen Pajak bersama lebih dari 2.500 suplier untuk hadir dan mendorong supaya bisa mengimplementasikan vokasi pada level suplier,” katanya, Selasa (22/10/2019).

Menurut dia, kegiatan vokasi dan pemagangan sangat dibutuhkan oleh suplier yang menjadi partner manufaktur seperti Daihatsu. Hal ini berkaitan dengan fakta masih rendahnya kesiapan alat produksi suplier pada level menengah dan mikro untuk bisa memasok bahan produksi.

Untuk itu, pemberian fasilitas pajak dari pemerintah hal tersebut dapat menjadi momentum bagi mitra pabrikan dalam meningkatkan produktifitas SDM. Dengan demikian, akan terjadi perbaikan kualitas dalam rantai produksi industri otomotif di dalam negeri.

Sementara itu, pada sisi manufaktur, Joko menyebutkan masih adanya jurang lebar antara lulusan yang dihasilkan lembaga pendidikan, terutama SMK, dengan kriteria kebutuhan industri. Gap tersebut berlaku untuk keterampilan kerja (hard skill) dan mentalitas (soft skill).

“Harus diakui saat ini masih ada gap kompetensi dari kurikulum SMK dengan kebutuhan industri, sehingga kami di ADM mempunyai program pelatihan dan pendidikan vokasi,” paparnya.

Untuk proses kegiatan vokasi di ADM, Joko menyebutkan fase tersebut harus dilakukan calon karyawan. Setelah lulus dari program pemagangan vokasi selama 6 bulan, mereka baru bisa mendapatkan sertifkasi untuk bisa bekerja penuh di perusahaan.

Joko melanjutkan pengembangan keterampilan relatif bisa dijawab dengan pemagangan vokasi. Tantangan industri saat ini, menurutnya, lebih pada upaya mendapatkan pekerja yang tidak hanya terampil, tapi juga memiliki metalitas dan etos kerja yang mumpuni.

“Statistik di ADM itu kita seleksi 7, yang didapat 1. Sebagian besar tidak lulus itu karena faktor soft skill. Makanya, dari program vokasi kita juga kita lakukan [latih] baik hard skill maupun soft skill,” paparnya.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.45/2019, insentif pajak untuk pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja dan pemagangan alias vokasi dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran.

Untuk kegiatan vokasi, otoritas fiskal sudah merilis petunjuk teknis melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.128/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia SDM. (kaw)