Insentif Pajak untuk Pulihkan Ekonomi, Begini Perbandingan Manfaatnya

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pemerintah secara berkala mengevaluasi pemberian berbagai insentif perpajakan tersebut. Meski sasaran sektor penerimanya makin spesifik, insentif tetap diberikan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19.

"[Pemberian insentif pajak] ini terbatas, selektif untuk sektor horeka [hotel, restoran, dan kafe] atau pariwisata dan transportasi saja," katanya, dikutip pada Rabu (5/10/2022).

Suryo memaparkan realisasi insentif pajak secara umum hingga 31 Agustus 2022 telah mencapai Rp11,54 triliun. Pemanfaatan insentif tersebut terbagi untuk mendukung pemulihan dunia usaha dan daya beli masyarakat.

Insentif yang diberikan untuk mendukung pemulihan dunia usaha meliputi pengurangan 50% angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25, pembebasan pajak penghasilan Pasal 22 impor, serta PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah (DTP) atas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

Realisasi insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor tercatat sekitar Rp480 juta yang dimanfaatkan hanya 3 wajib pajak. Sementara pada pengurangan angsuran PPh Pasal 25, realisasinya Rp1,4 triliun dan dimanfaatkan 4.586 wajib pajak.

Adapun untuk insentif PPh final jasa konstruksi DTP atas P3-TGAI, terealisasi Rp55,36 miliar dan dimanfaatkan 33 wajib pajak. Pemberian ketiga insentif untuk dunia usaha tersebut diatur PMK 114/2022 dan berlaku hingga Desember 2022.

Di sisi lain, Suryo menyebut masih ada insentif untuk mendorong konsumsi kelas menengah, yakni pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP untuk mobil dan PPN DTP untuk rumah. Realisasi insentif PPnBM mobil DTP tercatat Rp387,45 miliar yang diberikan melalui 4 pabrikan kendaraan bermotor, sementara insentif PPN rumah DTP Rp197,41 miliar dan diberikan melalui 9.397 pengembang.

Kedua insentif ini diatur melalui PMK 5/2022 dan PMK 6/2022, serta telah berakhir pada 30 September 2022.

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif pajak yang telah dijadikan permanen melalui UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan PMK 209/2021.

"Untuk insentif dunia usaha yang dipermanenkan lewat UU HPP, yaitu batasan lapisan wajib pajak orang pribadi [realisasinya] sekitar Rp1,2 triliun," ujarnya. (sap)