Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

IRS Bakal Terbitkan Surat Penolakan Restitusi kepada Puluhan Ribu WP

A+
A-
0
A+
A-
0
IRS Bakal Terbitkan Surat Penolakan Restitusi kepada Puluhan Ribu WP

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Otoritas pajak AS. Internal Revenue Service (IRS) berencana menerbitkan surat penolakan restitusi kepada lebih dari 20.000 wajib pajak.

Komisioner IRS Danny Werfel mengatakan penolakan dilakukan karena maraknya penyalahgunaan fasilitas employee retention credit (ERC). Menurutnya, terdapat dugaan fasilitas ERC dimanfaatkan wajib pajak yang tidak berhak guna memperoleh restitusi.

"Kami melihat ada banyak klaim ERC yang jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan hukum," katanya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (9/12/2023).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Mulai pekan ini, lanjut Werfel, IRS akan menerbitkan Letter 105 C kepada wajib pajak yang klaim ERC-nya ditolak oleh IRS.

Setelah itu, IRS akan menggelar voluntary disclosure program khusus bagi wajib pajak yang telah memperoleh fasilitas ERC meski tidak berhak untuk mengeklaim kredit pajak tersebut.

"Tindakan yang kami ambil hari ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kepatuhan. Ke depan, akan lebih banyak surat yang dikirimkan kepada wajib pajak, termasuk surat penolakan dan surat permintaan pengembalian dana yang diklaim secara keliru," tutur Werfel.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Sebagai informasi, ERC adalah insentif pajak yang pertama kali diluncurkan oleh AS saat pandemi Covid-19. Fasilitas ini diberikan dalam rangka mendorong wajib pajak pelaku usaha untuk tetap mempekerjakan pegawainya di tengah pandemi.

Melalui ERC, pemerintah AS memberikan fasilitas berupa kredit pajak sebesar 50% dari gaji yang dibayarkan wajib pajak pelaku usaha kepada pegawainya.

Fasilitas tersebut diberikan kepada wajib pajak pelaku usaha yang kegiatan usahanya terhenti secara penuh atau sebagian akibat pandemi Covid-19. (rig)

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : amerika serikat, IRS, restitusi, surat penolakan, fasilitas pajak, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama