Jaga Pertumbuhan Ekonomi 2024, Otoritas Ini Siapkan Keringanan Pajak

"Pemangkasan tarif PPN sebesar 2 poin persen akan kembali diberikan, sebagaimana yang berlaku pada tahun ini. Kebijakan ini juga telah disetujui oleh Majelis Nasional," katanya, dikutip pada Kamis (28/12/2023).

Phoc menuturkan Majelis Nasional menyetujui usulan pemerintah soal perpanjangan pemotongan PPN dari 10% menjadi 8%. PPN bertarif 8% dikenakan atas semua barang dan jasa, kecuali barang dan jasa tertentu.

Penurunan tarif PPN tidak akan diberikan pada beberapa sektor usaha termasuk perbankan dan keuangan, real estat, pertambangan, bahan kimia, dan asuransi. Alasannya, sektor-sektor usaha itu dinilai tidak membutuhkan insentif PPN untuk tumbuh.

Apabila PPN 8% diterapkan pada semester I/2023, pemerintah mengestimasi penerimaan yang hilang mencapai VND25 triliun atau sekitar Rp16,04 triliun.

Lebih lanjut, Kemenkeu saat ini tengah bersiap mengusulkan kebijakan pengurangan tarif pajak perlindungan lingkungan atas bensin, minyak, dan pelumas kepada Majelis Nasional. Kebijakan ini juga telah diberikan pada tahun ini.

Dalam hitungan Kemenkeu, kebijakan pengurangan tarif pajak perlindungan lingkungan atas bensin, minyak, dan pelumas akan menyebabkan potensi penerimaan hilang VND42,5 triliun atau Rp26,97 triliun.

Selain itu, Kemenkeu juga akan mengeluarkan surat edaran mengenai penambahan pemotongan retribusi pada layanan publik online dari 10% menjadi 50%.

"Kebijakan ini akan memberikan dukungan kepada masyarakat dan dunia usaha, dengan alokasi sekitar VND100 miliar per tahun," ujar Phoc.

Phoc menyebut Kemenkeu akan terus mempercepat reformasi dan modernisasi secara menyeluruh. Kemenkeu juga terus berkoordinasi dengan instansi lain untuk meninjau tarif pajak bea masuk dan bea keluar demi memperkuat iklim investasi.

Pada 2024, ia menilai tugas Kemenkeu dalam mengelola keuangan negara akan makin berat. APBN 2024 disusun dengan defisit VND399,4 triliun atau setara 3,6% PDB.

Defisit itu berasal dari pendapatan negara yang ditargetkan senilai VND1,7 kuadriliun, serta belanja VND2,1 kuadriliun.

Secara umum, kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas makroekonomi, serta mengendalikan inflasi.

"Oleh karena itu, besaran dan skema stimulus perlu diperhitungkan secara cermat untuk mencapai tujuan pemerintah, terutama stabilitas makroekonomi dan pengendalian inflasi," tuturnya seperti dilansir vietnamplus.vn. (rig)