Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Sebelum berinvestasi kripto, Tongam melanjutkan, masyarakat perlu memastikan 2 hal terkait keabsahan pedagang kripto. Pertama, cek daftar pedagang kripto. Kedua, cek juga daftar aset kripto yang ditawarkan di Bappeti selaku otoritas yang berwenang mentatur dan mengawasi kripto.

Ketentuan terkait aset yang diperdagangkan diatur dalam Peraturan Bappebti No. 7/2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

"Belakangan juga marak penawaran investasi berbasis aplikasi yang harus diwaspadai karena pelakunya memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat. [Pelaku] menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar. Namun, masyarakat terlebih dulu diminta menempatkan atau menyetorkan dananya," ujar Tongam dikutip dari siaran pers Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Senin (6/12/2021).

Ada 3 hal yang perlu dilakukan seorang investor sebelum benar-benar menentukan produk investasinya. Pertama, memastikan pihak yang menawarkan investasi memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Kedua, memastikan pihak yang menawarkan produk investasi memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.

Ketiga, memastikan terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peringatan SWI ini sejalan dengan langkah tegas instansi membekukan 1 entitas yakni PT Rechain Digital Indonesia yang melakukan perdagangan aset kripto Vidy Coin dan Vidyx. SWI juga menghentikan 5 kegiatan usaha yang diduga money game dan 3 kegiatan usaha robot trading tanpa izin.

Sementara itu Bappebti juga baru saja membatalkan tanda daftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto atas nama PT Bursa Cripto Prima. Pembatalan ini dilakukan karena PT Bursa Cripto Prima tidak melakukan langkah perbaikan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pembekuan kegiatan usaha.

Pembatalan ini tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab perusahaan terhadap tuntutan nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi nasabah.

Bappebti juga membekukan kegiatan usaha sebagai calon padagang fisik aset kripto atas nama PT Plutonext Digital Aset. Pembekuan dilakukan karena perusahaan tidak pernah menyampaikan laporan transaksi harian, laporan keuangan harian dan bulanan, serta laporan kegoatan kepada Bappebti sejak mendapatkan Tanda Daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto.

Pembekuan kegiatan usaha tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab perusahaan terhadap tuntutan atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian pihak lain. (sap)