Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Jangan Lewatkan! Wawancara Eksklusif 3 Tim Capres Bicara Soal Pajak

A+
A-
26
A+
A-
26

JAKARTA, DDTCNews – Guna menggali pemahaman lebih mendalam mengenai agenda pajak dari setiap pasangan calon presiden-wakil presiden dalam pemilu 2024, DDTCNews telah melakukan wawancara eksklusif dengan perwakilan dari masing-masing tim capres-cawapres.

Tim redaksi DDTCNews berkesempatan duduk bersama Co-captain Timnas Anies-Muhaimin Thomas Lembong, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Eddy Soeparno, dan Direktur Muda Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud Renard Widarto.

Dalam wawancara yang mendalam, DDTCNews menggali perincian kebijakan dan visi perpajakan yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan capres-cawapres.

Dari petikan wawancara, terungkap Anies-Muhaimin menawarkan kebijakan pajak yang rasional, memberikan insentif untuk aktivitas ekonomi yang positif, dan memperketat regulasi terhadap kegiatan yang berdampak merugikan masyarakat dan lingkungan.

Sementara itu, Prabowo-Gibran berkomitmen menaikkan tax ratio sebesar 0,5% setiap tahunnya. Rencana ini didukung oleh pembentukan badan penerimaan negara yang fokus pada optimalisasi sumber-sumber penerimaan, terutama pajak.

Di sisi lain, Ganjar-Mahfud berjanji untuk menggandakan pendapatan negara dalam 5 tahun melalui upaya optimalisasi pajak, menyederhanakan birokrasi, memperkuat literasi pajak, dan memperkuat penegakan hukum.

Wawancara ini tentu akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang arah kebijakan pajak yang akan diusung oleh masing-masing pasangan capres-cawapres. 

Simak ketiga hasil wawancara selengkapnya.
1. Co-Captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Thomas Lembong: 'Kami Ingin Terapkan Paradigma Pajak yang Rasional dan Adil'.
2. Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabumingraka, Eddy Soeparno: 'Kami Siap Tingkatkan Penerimaan Secara Terukur dan Realistis'.
3. Direktur Muda TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Renard Widarto: 'Pemerintah Harus Bersih dan Transparan dalam Menggunakan Uang Pajak'.

Sebagai informasi, wawancara eksklusif perwakilan dari masing-masing timses capres-cawapres ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam program Pajak dan Politik (Pakpol) DDTCNews dalam menyambut penyelenggaraan pemilu 2024.

Program Pakpol DDTCNews dihadirkan salah satunya untuk menjadi ruang bagi para calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif untuk menyampaikan gagasan, ide, serta rencana kerja yang ditawarkan.

Harapannya, masyarakat atau calon pemilih bisa mendapatkan wawasan atau pengetahuan pajak secara lebih mendalam sehingga lebih mantap ketika menentukan pilihan. Terlebih, sederhananya, suara yang diberikan oleh pemilih akan diikuti dengan prospek kontribusi pembayaran pajak pada masa depan.

Hadirnya program ini juga merupakan bagian dari wujud nyata dari 3 misi DDTCNews, yaitu menyediakan informasi, memberikan masukan atas kebijakan perpajakan, sekaligus menjadi wahana edukasi perpajakan bagi masyarakat.

Baru-baru ini, DDTCNews juga telah merilis laporan bertajuk Saatnya Parpol & Capres Bicara Pajak yang menyajikan hasil survei dari 2.080 responden. Untuk mengunduh laporan tersebut, kunjungi laman https://bit.ly/HasilSurveiPakpolDDTCNews2023. (rig)

Baca artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu

Topik : wawancara, pajak dan politik, pakpol ddtcnews, pemilu 2024, timses capres-cawapres, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 03 Juli 2024 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Kanada Berlakukan Pajak Digital, AS Siapkan Retaliasi

Rabu, 03 Juli 2024 | 17:00 WIB
UU BEA METERAI

Awas! Penjual hingga Pengguna Meterai Bekas Bisa Dijatuhi Sanksi

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:00 WIB
APBN 2024

DPR Setujui Pemberian PMN kepada BUMN senilai Rp28,28 Triliun

Rabu, 03 Juli 2024 | 13:47 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Evaluasi PDN, Jokowi: Back Up Semua Data Biar Tidak Terkaget-kaget

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama