Jelang Pilpres, Biden Bakal Kurangi Insentif Pajak untuk Orang Kaya

"Biden akan memastikan pemotongan bagi perusahaan dalam Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) tidak akan diperpanjang. Kami juga tidak akan bernegosiasi soal keringanan pajak baru dengan orang-orang terkaya AS," kata Yellen dikutip dari finance.yahoo.com, Senin (29/1/2024).

Perlu diketahui, sebagian besar pemangkasan pajak dalam TCJA bersifat permanen. Namun demikian, fasilitas-fasilitas tertentu seperti pass-through business deduction sebesar 20% akan habis masa berlakunya pada 2025.

Selain itu, tarif tertinggi pajak penghasilan (PPh) orang pribadi juga akan dinaikkan dari 37% menjadi 39,6% mulai 2025. Tarif 39,6% ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan kena pajak di atas US$578.125 per tahun.

Lalu, Biden juga akan mempertahankan kebijakan insentif pajak bagi wajib pajak dengan penghasilan di bawah US$400.000 per tahun. Kebijakan ini sesungguhnya merupakan kebijakan peninggalan Donald Trump sebagaimana termuat dalam TCJA.

Tak hanya itu, lanjut Yellen, presiden akan terus menambah anggaran belanja bagi Internal Revenue Service (IRS) sesuai dengan yang dimuat dalam Inflation Reduction Act (IRA).

Merujuk pada IRA, pemerintah bakal menganggarkan belanja senilai US$80 miliar untuk 10 tahun ke depan guna mendukung modernisasi IRS serta peningkatan pengawasan atas wajib pajak kaya dan perusahaan multinasional.

Tambahan penerimaan pajak yang terkumpul bakal digunakan untuk mendukung program pendidikan anak usia dini dan kebijakan-kebijakan yang berfungsi untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan.

Di sisi lain, AS akan menggelar pemilihan presiden pada 5 November 2024. Dalam pilpres kali ini, Biden bakal kembali berebut suara melawan Trump. (rig)