'Jokowi & Prabowo Harus Perdebatkan Isu Pajak'

Peneliti Indef Abra Talattov mengatakan isu kebijakan fiskal, khususnya pajak tidak hanya berkutat kepada wacana penurunan tarif dan penaikan tax ratio. Lebih jauh dari itu, pelbagai masalah dalam kinerja penerimaan idealnya dibahas secara mendalam oleh kedua belah pasangan.

"Keduanya menawarkan kebijakan populis dalam kebijakan ekonomi terutama soal politik anggaran. Misalnya dalam pajak kedua ingin menurunkan tarif," katanya dalam diskusi Indef Jelang Debat Kelima, Kamis (11/4/2019).

Menurut Ibra, isu pajak tidak hanya berkutat kepada kedua aspek tersebut. Banyak yang terlewat dari arena pembahasan, misalanya rendahnya kepatuhan sukarela wajib pajak. Pada gilirannya, hal ini menyebabkan kinerja tax ratio tidak bergerak dari kisaran 9%-10%.

Hal tersebut menurutnya dibuktikan dengan kecilnya tax bouyancy dalam beberapa tahun terakhir. Setiap 1% pertumbuhan ekonomi tidak lantas meningkatkan pertumbuhan penerimaan sebesar 1%.

"Berkah harga komoditas dan depresiasi nilai tukar membuat kinerja penerimaan pajak sangat baik tahun lalu dengan tax bouyancy hingga 2% lebih," paparnya.

Pada akhirnya, masalah dalam pengelolaan pajak itu bermuara kepada tidak optimalnya realisasi penerimaan. Terbukti dari shortfall penerimaan yang terjadi tiap akhir tahun.

Persentase selisih kurang antara target dan realisasi penerimaan berkutat di kisaran 10% atau dengan realisasi sekitar 90%, di mana detailnya 91,2% pada 2017 dan 94,02% di tahun lalu.

"Dengan demikian shortfall penerimaan akan meningkatkan risiko utang. Peningkatan rasio utang terhadap PDB berbanding terbalik dengan tax ratio," imbuhnya. (Bsi)