Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Jokowi: Digitalisasi Bisa Tekan Korupsi, Termasuk Layanan Pajak Online

A+
A-
3
A+
A-
3
Jokowi: Digitalisasi Bisa Tekan Korupsi, Termasuk Layanan Pajak Online

Presiden Jokowi.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pencegahan korupsi perlu dilakukan dari berbagai aspek, termasuk pemanfaatan teknologi digital.

Jokowi mengatakan Indonesia sudah menggunakan teknologi digital untuk mencegah tindak pidana korupsi. Termasuk dari sisi pajak, pemerintah juga mengoptimalkan DJP Online yang menyediakan pelayanan pajak tanpa tatap muka.

"Pajak [secara] online saya kira sangat bagus, kemudian sertifikat elektronik juga bagus. Semuanya dibuatkan aplikasi platform yang baik dalam rangka memagari agar tidak terjadi korupsi," katanya, Selasa (12/12/2023).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jokowi mengatakan korupsi telah berkembang makin canggih dan kompleks. Pasalnya, korupsi kini juga dilakukan lintas batas negara dan multiyurisdiksi, serta menggunakan teknologi mutakhir. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya bersama yang lebih sistematis dan masif, serta memanfaatkan teknologi terkini untuk mencegah tindak pidana korupsi.

DJP Online dikembangkan untuk menyediakan berbagai fitur layanan pajak secara elektronik. Fitur layanan ini dapat digunakan untuk mempermudah wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya.

Selain layanan pajak secara online, dia menyebut pemerintah juga memiliki berbagai platform yang dapat menekan ruang korupsi. Misalnya e-Katalog yang terus dikembangkan untuk memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa.

Baca Juga: Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Kemudian, ada Online Single Submission (OSS) untuk mengurus perizinan berusaha tanpa tatap muka, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk perencanaan dan keuangan daerah, serta Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian Lembaga (Simbara) untuk menciptakan transparansi pengelolaan sumbangan dan kontribusi SDA.

Jokowi menyebut menutup celah korupsi tidak hanya melalui pengembangan berbagai platform. Menurutnya, pemerintah juga perlu memperkuat sistem pencegahan korupsi, termasuk memperbaiki kualitas SDM aparat penegak hukum.

Di sisi lain, Indonesia juga membutuhkan penguatan regulasi di level undang-undang. Salah satunya, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.

Baca Juga: Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Menurutnya, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana akan menjadi mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan bisa berikan efek jera. Dia pun berharap pemerintah dan DPR dapat segera membahas dan menyelesaikan RUU tersebut.

Selain itu, Indonesia juga membutuhkan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang mendorong pemanfaatan transfer perbankan sehingga transaksi lebih transparan dan akuntabel.

"Saya mengajak kita semuanya, mari kita bersama-sama mencegah tindak pidana korupsi dan bisa memberikan efek jera kepada para pejabat yang melakukan korupsi," ujarnya. (sap)

Baca Juga: Nama Pengurus Tak Masuk Akta Pendirian, Boleh Tanda Tangan SPT Badan?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : layanan pajak, DJP Online, administrasi pajak, korupsi, Jokowi, Hari Antikorupsi 2023

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 02 Juli 2024 | 16:30 WIB
PER-6/PJ/2024

Tak Hanya Cabang, Wajib Pajak Pusat Juga Bakal Dapat NITKU

Selasa, 02 Juli 2024 | 13:30 WIB
PER-6/PJ/2024

Masih Ada Waktu! Pemberi Kerja Perlu Cek Pemadanan NIK-NPWP Karyawan

Selasa, 02 Juli 2024 | 11:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat! Sertifikat Elektronik Tidak Bisa Terbit Secara Jabatan oleh KPP

Selasa, 02 Juli 2024 | 11:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Pihak Lain untuk Segera Lakukan Penyesuaian NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama