Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Jokowi Ingin Tata Kelola Nikel-Tembaga Bisa Dipantau via SIMBARA

A+
A-
0
A+
A-
0
Jokowi Ingin Tata Kelola Nikel-Tembaga Bisa Dipantau via SIMBARA

Foto udara lokasi smelter nikel milik PT Antam Tbk di Kecamatan Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara, Senin (6/11/2023). PT Antam Tbk mencatatkan kinerja laba periode berjalan pada Januari-September 2023 (9M23) sebesar Rp2,85 triliun atau tumbuh 8 persen dari laba periode berjalan pada Januari-September 2022 (9M22) sebesar Rp2,63 triliun. ANTARA FOTO/Jojon/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan keinginannya memperluas cakupan pada Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (SIMBARA).

Jokowi mengatakan SIMBARA selama ini menjadi sistem terintegrasi yang hanya digunakan untuk memantau tata kelola batu bara. Menurutnya, cakupan SIMBARA dapat diperluas untuk komoditas mineral lainnya seperti nikel hingga tembaga.

"SIMBARA untuk batu bara dan kemudian nanti akan masuk ke nikel, bauksit, tembaga. Saya kira ini akan juga [membuat] kita mengontrol berapa banyak sebetulnya SDA kita yang sudah dieksploitasi dan diekspor, dan lain-lainnya," katanya, dikutip pada Sabtu (18/12/2023).

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jokowi mengatakan pengembangan SIMBARA menjadi bagian dari upaya mencegah praktik korupsi. Menurutnya, penggunaan platform digital, termasuk SIMBARA, akan meminimalkan interaksi dengan petugas.

Selain itu, platform digital juga membuat berbagai proses bisnis lebih mudah dipantau dan data terekam dengan baik.

Pengembangan SIMBARA telah dimulai pada 2020 atas kerja sama Ditjen Anggaran, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, serta Lembaga National Single Window dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Bank Indonesia.

Baca Juga: Apa Tantangan Pengembangan Smelter RI? Ternyata Ketersediaan Listrik

SIMBARA merupakan ekosistem pengawasan dan pengelolaan sektor minerba yang terbentuk dari hasil integrasi sistem dan data. Proses bisnis yang tercakup pada sistem ini mulai dari perencanaan penambangan, pengolahan, pemurnian dan penjualan komoditas minerba, serta yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara dan clearance dari pelabuhan.

"Kita butuh upaya bersama yang lebih sistemik, butuh upaya bersama yang lebih masif, yang memanfaatkan teknologi terkini untuk mencegah tindak pidana korupsi," ujarnya. (sap)

Baca Juga: KPK Ingatkan Pelaku Usaha Pertambangan untuk Patuh Pajak

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pertambangan, batu bara, komoditas, nikel, bauksit, SIMBARA

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 21 Mei 2024 | 09:30 WIB
RASIO PERPAJAKAN

Kejar Target Penerimaan Perpajakan 2025, Pemerintah Ungkap 5 Tantangan

Selasa, 14 Mei 2024 | 09:43 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Perdagangan Karbon Ditarget Berjalan Optimal sebelum Ganti Presiden

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama