Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Jokowi Minta K/L Siap Lakukan Automatic Adjustment di 2024 karena Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
Jokowi Minta K/L Siap Lakukan Automatic Adjustment di 2024 karena Ini

Presiden Joko Widodo memberikan arahan pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2023 di kantor BI, Jakarta, Rabu (29/11/2023). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah akan melanjutkan kebijakan pencadangan anggaran atau automatic adjustment pada tahun depan.

Jokowi mengatakan kebijakan automatic adjustment perlu dijalankan untuk memastikan setiap kementerian/lembaga (K/L) selalu siap merespons tantangan. Menurutnya, automatic adjustment juga membuat APBN makin lincah di tengah berbagai ketidakpastian.

"Siapkan antisipasi ketidakpastian melalui automatic adjustment. Penyesuaian, harus lincah terhadap perubahan-perubahan yang ada," katanya, Rabu (29/11/2023).

Baca Juga: Proses Restitusi Dioptimalkan, Begini Realisasinya Hingga Mei 2024

Jokowi mengatakan APBN harus siap merespons berbagai perubahan dengan cepat. Pasalnya, perubahan karena ketidakpastian ini selalu mengintai setiap hari, pekan, dan bulan.

Automatic adjustment pertama kali diterapkan pada UU APBN 2022, ketika dunia dihadapkan pada ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Mekanisme ini dilakukan untuk menggantikan kebijakan refocusing anggaran.

Pada UU 2024, kebijakan serupa juga kembali diatur. Beleid itu menyatakan pemerintah dapat melakukan beberapa langkah jika perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target, adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN 2022, termasuk penyesuaian belanja negara.

Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Pembiayaan 2024, Pemerintah Punya SAL Rp459 Triliun

Penyesuaian belanja negara tersebut dilakukan melalui penggunaan anggaran yang disesuaikan secara otomatis (automatic adjustment), realokasi anggaran, pemotongan anggaran belanja negara, penyesuaian pagu, dan/atau pergeseran anggaran antarprogram.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan automatic adjustment menandakan APBN 2024 akan tetap berjalan secara dinamis. Menurutnya, automatic adjustment juga akan membuat APBN mampu merespons berbagai gejolak yang terjadi.

"Presiden mengarahkan adanya automatic adjustment yang harus diantisipasi seluruh K/L dalam rangka mereka mampu merespons secara fleksibel berbagai ketidakpastian," ujarnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Serahkan RUU P2-APBN 2023 kepada DPR

APBN 2024 dirancang dengan pendapatan negara senilai Rp2.309,85 triliun, sedangkan dari sisi belanja senilai Rp3.325,1 triliun. Dengan penerimaan dan belanja tersebut, defisit APBN 2024 direncanakan senilai Rp522,82 triliun atau 2,29% terhadap produk domestik bruto (PDB). (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kebijakan fiskal, APBN, belanja pemerintah, defisit, defisit anggaran, automatic adjustment

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 15 Juni 2024 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Kemenkeu Minta Pemda Sesuaikan Rancangan APBD 2025 dengan KEM-PPKF

Sabtu, 15 Juni 2024 | 09:00 WIB
RAPBN 2025

DPR: Defisit APBN Transisi Perlu Ditekan Serendah Mungkin

Jum'at, 14 Juni 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Anggaran Malah untuk Perbaiki Pagar Puskesmas, Stunting Urung Teratasi

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama