Jokowi Minta RKP 2025 Harus Akomodasi Program Presiden Berikutnya

"RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih," katanya dalam sidang kabinet, Senin (26/2/2024).

Jokowi juga menyinggung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) 2025 agar sejalan dengan berbagai dinamika global. Menurutnya, KEM-PPKF perlu disusun untuk mengantisipasi berbagai risiko ketidakpastian ekonomi dunia.

Dia menjelaskan beberapa negara saat ini telah masuk dalam jurang resesi seperti Jepang dan Inggris. Untuk itu, penentuan asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi harus mencerminkan kehati-hatian sekaligus optimisme untuk menjaga kredibilitas keuangan negara.

Presiden juga mengingatkan para menteri untuk memastikan kebijakan fiskal 2024 dapat mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi yang telah dilaksanakan dalam 10 tahun terakhir.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut RKP 2025 mengambil tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Tema tersebut mempertimbangkan 2025 sebagai permulaan dari pelaksanaan RPJMN 2025-2029, yang strategis untuk menjadi bagian RPJPN 2025-2045 Indonesia Emas.

Setelah terjebak dalam jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) selama 30 tahun, pemerintah menargetkan Indonesia mampu menjadi negara berpenghasilan tinggi sebelum berusia 1 abad pada 2045.

"Kami berencana untuk bisa graduate dari middle income trap pada tahun 2038 sepanjang tingkat pertumbuhannya bisa rata-rata 7% dan minimal 6% untuk dicapai pada 2041," ujar Suharso.

Suharso pun membeberkan pertumbuhan ekonomi pada 2025 direncanakan berkisar 5,3% - 5,6% dan tingkat kemiskinan 6% - 7%. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4% - 5% dan rasio gini pada kisaran 0,37.

Lalu, indeks modal manusia ditargetkan 0,56 dan penurunan intensitas gas rumah kaca sebesar 38,6% pada tahun depan. Untuk pertama kalinya, pemerintah akan menggunakan indeks modal manusia pada 2025 untuk menggantikan indeks pembangunan manusia. (rig)