Jual Beli Kripto di Bursa Tak Terdaftar Kena Tarif Pajak Lebih Tinggi

“Kripto bukan mata uang, tetapi barang berupa hak dan kepentingan lainnya yang berbentuk digital. PPN memandangnya sebagai barang kena pajak tidak berwujud,” katanya dalam webinar Aspek Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto, dikutip pada Senin (14/8/2023)

Anju menerangkan aspek-aspek pajak terkait dengan aset kripto yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 68/2022. Menurutnya, bursa atau exchanger dan fasilitator transaksi kripto wajib memungut PPN dan PPh Pasal 22.

Tarif PPN atas Perdagangan Aset Kripto

Sesuai dengan PMK 68/2022, transaksi perdagangan aset kripto seperti jual beli dan tukar menukar (swap) dikenai tarif PPN 0,11%. Tarif ini berlaku bila exchanger terdaftar di Bappebti. Jika exchanger tak terdaftar di Bappebti maka tarif PPN yang dikenakan sebesar 0,22%.

Tarif PPh Pasal 22 bersifat final yang berlaku sebesar 0,1% apabila exchanger terdaftar di Bappebti. Jika exchanger yang digunakan untuk transaksi aset kripto ternyata tak terdaftar di Bappebti maka tarif yang berlaku menjadi sebesar 0,2%.

Dalam kesempatan itu, Anju juga menguraikan ketentuan pajak layanan exchanger dan jasa verifikasi transaksi (mining), batas penyetoran dan pelaporan pajak yang telah dipungut oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE).

Anju juga menjelaskan ketentuan mengenai konversi nilai transaksi nilai aset kripto ke dalam mata uang rupiah serta ketentuan pelaporan aset kripto dalam SPT Tahunan.

Webinar ini digelar Program Studi D3 Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi (Unpab). Selain Anju, acara ini juga menghadirkan 2 narasumber lain, yaitu Manager of DDTC Consulting Riyhan Juli Asyir dan Dosen Unpab Bakhtiar Efendi. (rig)