Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Kebijakan Pajak India Bikin Eksportir Beras Thailand Girang, Ada Apa?

A+
A-
1
A+
A-
1
Kebijakan Pajak India Bikin Eksportir Beras Thailand Girang, Ada Apa?

Ilustrasi.

BANGKOK, DDTCNews - Asosiasi Eksportir Beras Thailand memandang kebijakan India yang memperpanjang pajak ekspor beras tanpa batas waktu berpeluang menjadi kabar baik bagi ekspor beras kukus (steam rice) Thailand.

Presiden Asosiasi Eksportir Beras Thailand Kobsuk Iamsuri mengatakan ekspor beras kukus Thailand sempat mencapai rekor tertinggi sebesar 3,26 juta ton pada tahun 2014 dengan pasar utama termasuk Nigeria, Benin dan Kamerun.

“Namun, permintaan steam rice Thailand—produk yang tidak dikonsumsi di Thailand, tetapi hanya dibuat untuk ekspor—menurun drastis dalam 1 dekade terakhir lantaran lebih mahal ketimbang pesaingnya, termasuk India,” katanya, Minggu (21/4/2024).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Saat ini, beras kukus Thailand dijual dengan harga rata-rata US$606 per ton, sedangkan beras kukus India dijual dengan harga sekitar $551-555 per ton.

Kobsuk menuturkan ekspor beras kukus Thailand pada 2022 mencapai 1,51 juta ton. Pada 2023, turun menjadi 1,35 juta ton. Hal tersebut mendorong beberapa pabrik penggilingan berhenti membuat beras kukus dan hanya fokus pada beras putih.

Pada gilirannya, peralihan tersebut membuat ekspor beras putih pada 2022 mencapai 3,8 juta dan meningkat menjadi 4,9 juta ton pada 2023.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

“Berkat kebijakan pajak India, segalanya berubah menjadi lebih baik bagi eksportir beras kukus Thailand. Saya memperkirakan total ekspor beras Maret mencapai 800.000 ton, di mana sumbangan beras kukus akan lebih besar dari bulan sebelumnya,” tutur Kobsuk.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Penggilingan Padi Thailand Rangsan Sabaimuang menjelaskan bahwa pabrik penggilingan padi dalam negeri seharusnya tidak mengalami masalah untuk kembali memproduksi beras kukus jika mereka menerima lebih banyak pesanan.

“Penggilingan akan segera menyesuaikan produksinya sesuai dengan permintaan pasar, karena industri penggilingan sudah sangat kompetitif,” katanya.

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Statistik dari Departemen Bea dan Cukai mengungkapkan Thailand telah mengekspor 1,74 juta ton beras dalam 2 bulan pertama 2024, meningkat 24,4%. Sementara itu, beras uap hanya menyumbang 108.997 ton dari total ekspor.

Tambahan informasi, Pemerintah India saat ini tengah memperketat ekspor beras dalam rangka menjaga suplai beras di pasar domestik. Cara yang dilakukan oleh pemerintah India tersebut ialah dengan mengenakan pajak ekspor sebesar 20% terhadap komoditas beras. (rig)

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : thailand, pajak, india, pajak internasional, beras, pajak ekspor, bea keluar

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama