Kemenkeu Jamin Transisi PPJ ke PBJT-TL Berjalan Mulus

"Dalam konsultasi publik yang kami sudah dengarkan, kami akan merumuskan kembali agar tidak rumit," katanya, Kamis (28/7/2022).

Mekanisme pemungutan PBJT-TL tersebut juga telah dirancang sama dengan pemungutan PPJ yang berlaku selama ini, yaitu oleh PLN dengan tarif sebesar 10%.

Apabila listrik yang dikonsumsi ialah listrik yang dihasilkan sendiri, tarif PBJT-TL ditetapkan 1,5%. Khusus bagi industri dan tambang migas yang mengonsumsi listrik dari sumber lain, pengenaan PBJT-TL dikenakan dengan tarif 3%.

Untuk diketahui, RPP PBJT-TL merupakan salah satu aturan teknis dari UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang paling awal dilakukan konsultasi publik oleh pemerintah.

RPP tersebut disusun sebagai respons atas Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017 Penyusunan RPP PBJT-TL dipandang mendesak karena putusan MK menyatakan PPJ berdasarkan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) hanya dapat dipungut hingga 12 Desember 2021 atau 3 tahun sejak Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017 dibacakan.

"Atas kondisi tersebut, dipandang mendesak untuk segera disusun RPP PBJT-TL yang memberikan ketentuan lebih lanjut bagi pemda dalam menyusun perda sebagai dasar pemungutan PBJT-TL sehingga meminimalkan potential loss bagi penerimaan daerah," tulis DJPK.

Dalam RPP pun turut diatur mengenai pemungutan PPJ setelah 12 Desember 2021. Jika tidak ada aral melintang, PPJ yang dipungut setelah 12 Desember 2021 bakal dikembalikan melalui pemberian kompensasi.

Jika kompensasi tidak dapat dilaksanakan, pengembalian perlu dilakukan secara langsung. (rig)