Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Kenalkan Direksi dan Pengawas LPI, Begini Harapan Jokowi

A+
A-
1
A+
A-
1
Kenalkan Direksi dan Pengawas LPI, Begini Harapan Jokowi

Presiden Joko Widodo saat memperkenalkan anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) di Istana Negara, Selasa (16/2/2021). Presiden meyakini LPI akan menjadi lembaga yang dipercaya publik hingga menjadi sovereign wealth fund berkelas dunia. (Foto: Setkab/Sekretariat Presiden)

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan dewan direksi dan dewan pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) yang bertugas mengelola dana investasi dari dalam maupun luar negeri.

Jokowi mengatakan dewan direksi dan dewan pengawas LPI memiliki latar belakang dan jejaring internasional yang sangat kuat. Dia pun meyakini LPI akan menjadi lembaga yang dipercaya publik hingga menjadi sovereign wealth fund berkelas dunia.

"Dengan fondasi hukum dan dukungan politik yang kuat serta jajaran dewan pengawas dan direksi yang hebat, saya meyakini INA akan memperoleh kepercayaan nasional dan internasional dan mampu membuat INA sebagai SWF kelas dunia," katanya di Istana Merdeka, Selasa (16/2/2021).

Baca Juga: Jokowi Bentuk Satgas Untuk Berantas Judi Online, Begini Perinciannya

Jokowi mengatakan dewan direksi LPI terdiri atas 5 orang. Mereka yakni Ridha Wirakusumah sebagai ketua dewan direktur, serta Arief Budiman sebagai wakil ketua direktur.

Setelahnya, ada Stefanus Ade Hadiwidjaja sebagai direktur investasi, Marita Alisjahbana sebagai direktur risiko, serta Eddy Porwanto sebagai direktur keuangan.

Sementara pada dewan pengawas LPI, terdiri atas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai ketua merangkap anggota ex officio, serta
Menteri BUMN Erick Thohir sebagai anggota ex officio.

Baca Juga: Jokowi Minta Energi Hijau di IKN Dioptimalkan, Ada Insentif Pajaknya

Kemudian, Darwin Cyril Noerhadi sebagai anggota masa jabatan 2021-2026, Yozua Makes sebagai anggota masa jabatan 2021-2025, serta Hariyanto sebagai anggota masa jabatan 2021-2024.

Jokowi menilai LPI akan menjadi alternatif pembiayaan yang baik untuk mengakselerasi pembangunan. Dia juga mengharapkan semua lembaga negara termasuk DPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut mendukung kinerja LPI.

Sementara kepada jajaran dewan direksi dan dewan pengawas LPI, Jokowi meminta mereka bekerja yang terbaik dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik. "INA ini harus inovatif, harus berani mengambil keputusan yang out of the box dengan tata kelola yang baik," ujarnya.

Baca Juga: Anggaran Besar tapi Target Stunting Sulit Tercapai, Ini Kata Bappenas

Setelah perkenalan singkat itu, Ridha menyatakan akan menjalankan LPI dengan mengedepankan integritas tinggi. Menurutnya, dewan direksi LPI akan berusaha keras menjaring investor untuk berpartisipasi mengembangkan program pemerintah agar beban pembiayaan semakin ringan. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : LPI, dewan direksi, dewan pengawas, Presiden Jokowi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 23 Januari 2024 | 09:43 WIB
KEBIJAKAN ENERGI

Konsumsi LPG Subsidi Ajek Naik, Pembenahan Distribusi Perlu Dilakukan

Minggu, 31 Desember 2023 | 10:30 WIB
PEMILU 2024

Ditagih Soal Tukin Pegawai KPU, Presiden Jokowi Bilang Begini

Senin, 25 Desember 2023 | 07:00 WIB
NATARU 2024

Pemerintah Jamin Pasokan Elpiji Aman Selama Libur Natal-Tahun Baru

Senin, 11 Desember 2023 | 16:00 WIB
APBN 2023

Jokowi Minta Realisasi Belanja 2023 Tembus 95 Persen dari Pagu

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama