Kenya Siap Cabut Pajak Digital dan Adopsi Solusi 2 Pilar

"Pertumbuhan sektor digital memaksa negara-negara untuk mengenakan DST atas penghasilan yang bersumber dari yurisdiksinya. Setelah berdiskusi dengan para pelaku usaha, kami berkomitmen untuk menyesuaikan ketentuan pajak dengan solusi 2 pilar," katanya, Minggu (2/4/2023).

Pada era kepemimpinan Presiden Uhuru Kenyatta, Kenya termasuk salah satu dari 4 negara anggota Inclusive Framework yang belum menyetujui Pilar 1: Unified Approach dan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

Selain Kenya, negara anggota Inclusive Framework yang belum memberikan persetujuan terhadap klausul dalam Pilar 1 dan Pilar 2 antara lain Nigeria, Pakistan, dan Sri Lanka.

Kala itu, Kenya belum bersedia mengadopsi Pilar 1 karena proposal tersebut mewajibkan setiap negara anggota Inclusive Framework untuk menghentikan pemungutan DST terhadap perusahaan digital yang memperoleh penghasilan dari yurisdiksinya.

"Negara anggota yang menyetujui Pilar 1 berkewajiban mencabut kebijakan pajak unilateral atas perusahaan yang tidak memiliki kehadiran fisik di yurisdiksi pasar," ujar Komisioner Kenya Revenue Authority (KRA) Terra Saidimu seperti dilansir businessdailyafrica.com.

Kenya telah memberlakukan DST atas penjualan produk-produk digital sejak 1 Januari 2021 dengan tarif 1,5% dari pendapatan bruto perusahaan digital multinasional. Tercatat, terdapat 178 perusahaan domestik dan asing yang berkewajiban membayar DST. (rig)