Kepada DPR, Sri Mulyani Sampaikan Rencana Privatisasi 5 BUMN

"Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk tingkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, serta meningkatkan peran masyarakat dalam kepemilikan saham persero tersebut," kata menteri keuangan, dikutip pada Selasa (30/8/2022).

Sri Mulyani menuturkan privatisasi BUMN telah diatur dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara. Dalam hal ini, pemerintah pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan negara setelah mendapat persetujuan DPR.

Pasal 74 UU 19/2003 juga turut memuat perihal privatisasi BUMN yang bertujuan untuk memperluas kepemilikan masyarakat atas persero, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, serta menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif.

Pada Waskita Karya, komposisi kepemilikan perusahaan saat ini yaitu pemerintah sebesar 75,35% dan publik sebesar 24,65%. Nanti, jenis saham yang akan dijual dalam right issue adalah saham portepel.

Dalam hal ini, pemerintah memasukkan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp3 triliun, serta berharap dapat menghimpun dana publik senilai Rp900 miliar.

Untuk Adhi Karya, kepemilikan pemerintah tercatat sebesar 51% dan publik 49%. Jenis saham yang akan dijual dalam right issue adalah saham portepel. Pemerintah akan memasukkan PMN Rp1,98 triliun dan diharapkan dapat menghimpun dana publik senilai Rp1,89 triliun.

Untuk Bank Tabungan Negara (BTN), kepemilikan pemerintah di perusahaan mencapai 60% dan publik sebesar 40%. Nanti, BTN juga akan menggelar right issue dengan pemerintah guna menjaga proporsi kepemilikan.

"PMN yang akan kami masukkan senilai Rp2,48 triliun, di mana diharapkan publik bisa ikut sharing dengan mengambil right issue-nya sejumlah Rp1,65 triliun," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, komposisi kepemilikan Semen Indonesia terdiri atas pemerintah 51,01% dan publik 48,99%. Nanti, PMN PT Semen Indonesia akan dilakukan dalam bentuk inbreng saham dari PT Semen Baturaja Tbk.

Kemudian, kepemilikan pemerintah di Semen Kupang sebesar 61,48%, Bank Mandiri 37,39%, dan Pemprov Nusa Tenggara Timur 1,12%. Jenis saham yang akan dijual, yaitu saham pemerintah dengan metode privatisasi penjualan saham secara langsung kepada investor yang berminat.

"Jumlah yang akan dijual diperkirakan sebanyak 82.213 saham. Kepemilikan pemerintah diperkirakan akan terdilusi sampai 0%, Bank Mandiri tetap, dan investor bisa mengambil alih dari kepemilikan pemerintah," tutur menteri keuangan. (rig)