Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Kerja Sama dengan Pemerintah, Maskapai Ini Minta Tax Holiday 15 Tahun

A+
A-
0
A+
A-
0
Kerja Sama dengan Pemerintah, Maskapai Ini Minta Tax Holiday 15 Tahun

Ilustrasi.

ABUJA, DDTCNews – Pemerintah Nigeria dikabarkan akan memberikan fasilitas perpajakan berupa tax holiday kepada maskapai penerbangan Ethiopian Airlines.

Berdasarkan draf dokumen yang bocor, disebutkan adanya investasi bersifat strategis yang dilakukan Ethiopian Airlines terhadap Nigeria Air. Atas investasi tersebut, pemerintah Nigeria kemungkinan akan memberikan dukungan untuk realisasi proyek tersebut.

“Pemerintah akan memberikan dukungan maksimal untuk realisasi proyek ini, termasuk tax holiday untuk maskapai selama periode pembentukan dan tahun-tahun awal operasi. Diperkirakan mencakup setidaknya 15 tahun,” bunyi dokumen tersebut, Minggu (27/11/2022).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Merujuk pada dokumen tersebut, tax holiday menjadi bagian dari draf rencana komersial dan strategis yang diajukan oleh Ethiopian Airlines kepada pemerintah Nigeria untuk 49% saham strategis dari maskapai patungan baru tersebut.

Ethiopian Airlines diketahui meminta dukungan berupa tax holiday selama proses pembentukan dan awal pengoperasian dengan estimasi 15 tahun. Penting untuk digarisbawahi bahwa belum ada konfirmasi apakah pemerintah menyetujui proposal tersebut atau tidak.

Namun, informasi ini telah memicu konflik dari pemangku kepentingan lainnya. Pada 16 November 2022, Pengadilan Tinggi Federal Nigeria memutuskan untuk mencegah pendirian Nigeria Air sambil menunggu sidang pengadilan lainnya.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Terkait dengan hal tersebut, Ethiopian Airlines enggan untuk berkomentar. Namun, dalam analisis pasar, Ethiopian Airlines memperingatkan proyek tersebut mungkin tidak berhasil tanpa tax holiday. Maskapai tersebut berharap pemerintah dapat mendukung dari segi biaya dan pajak.

Seperti dilansir ch-aviation.com, dalam draf perjanjian tersebut juga sebenarnya pemerintah federal setuju untuk membantu Nigeria Air dalam mengakses pendanaan dan program insentif baik sebelum maupun sesudah dimulainya pengoperasian usaha. (rig)

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : nigeria, pajak, pajak internasional, maskapai penerbangan, tax holiday, insentif pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama