Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Kinerja Pendapatan Positif, Pemerintah Bisa Kurangi Penerbitan SBN

A+
A-
0
A+
A-
0
Kinerja Pendapatan Positif, Pemerintah Bisa Kurangi Penerbitan SBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani

JAKARTA, DDTCNews - Berkat tingginya pendapatan negara hingga April 2023, pemerintah membuka ruang untuk mengurangi nominal surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan pada tahun ini.

Hingga April 2023, pendapatan negara tercatat sudah mencapai Rp1.000,5 triliun atau 40,6% dari target pada APBN 2023 yang senilai Rp2.463 triliun. Bila dibandingkan dengan April tahun lalu, pendapatan negara tercatat bertumbuh 17,3%.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

"Dengan penerimaan yang cukup besar maka dari sisi penerbitan SBN nanti bisa dilakukan penurunan penerbitan sesuai dengan kondisi keuangan kita yang cukup baik," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Senin (22/5/2023).

Pendapatan negara hingga April 2023 terdiri dari penerimaan pajak senilai Rp688,1 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai senilai Rp94,5 triliun, dan PNBP senilai Rp217,8 triliun.

Hingga April 2023, belanja negara tercatat mencapai Rp765,8 triliun. Dengan demikian, APBN mencatatkan surplus sebesar Rp234,7 triliun. Selanjutnya, total pembiayaan anggaran hingga April 2023 telah mencapai Rp223,9 triliun.

Baca Juga: Proses Restitusi Dioptimalkan, Begini Realisasinya Hingga Mei 2024

Adapun total SBN yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan hingga April 2023 sudah mencapai Rp240 triliun. "Dari sisi pembiayaan kita front loading karena mengantisipasi kenaikan suku bunga," ujar Sri Mulyani.

Dengan anggaran yang masih berada dalam posisi surplus, pemerintah mencatatkan SiLPA hingga April 2023 senilai Rp458,6 triliun.

"Hasil yang baik pada kuartal I/2023 kita harapkan terus terjaga pada kuartal II/2023. Namun, kita semuanya tahu bahwa APBN pada 2023 ini masih didesain dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang tumbuh tinggi tetapi dengan tantangan global yang sangat riil," ujar Sri Mulyani. (sap)

Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Pembiayaan 2024, Pemerintah Punya SAL Rp459 Triliun

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pendapatan negara, penerimaan negara, APBN, SBN, surat utang negara, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Juni 2024 | 11:35 WIB
PENERIMAAN PAJAK

PPh Badan Minus 35,7%, Profitabilitas Perusahaan Turun Signifikan

Kamis, 27 Juni 2024 | 11:25 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kontraksi Penerimaan Pajak Berlanjut Hingga Mei 2024, Begini Detailnya

Kamis, 27 Juni 2024 | 11:07 WIB
APBN KITA

Pendapatan Negara Masih Turun, Sri Mulyani: Kita Terus Waspadai

Selasa, 25 Juni 2024 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Soal Kebijakan Tarif Cukai Rokok 2025, BKF: Sedang Kami Konsolidasikan

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama