Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Korupsi Pengaruhi Investasi, Jokowi: Jangan Sampai Investor Kapok

A+
A-
0
A+
A-
0
Korupsi Pengaruhi Investasi, Jokowi: Jangan Sampai Investor Kapok

Presiden Jokowi. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut penciptaan ekosistem antikorupsi akan berpengaruh besar pada investasi di Indonesia.

Jokowi mengatakan negara harus memastikan isu korupsi tidak berdampak pada iklim investasi. Pasalnya, masuknya modal melalui investasi juga akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja.

"Penciptaan ekosistem antikorupsi yang berpengaruh besar bagi investasi dan penciptaan lapangan kerja," katanya dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2021, Kamis (9/12/2021).

Baca Juga: Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jokowi mengatakan semua menteri dan kepala lembaga perlu bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membangun tata kelola yang mencegah tindak koruptif. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat dan efisien tanpa adanya ongkos-ongkos khusus.

Dia menilai pelayanan publik harus menggunakan teknologi untuk digitalisasi, standardisasi, dan transparansi. Secara bersamaan, ujar Jokowi, implementasi sistem penanganan perkara terpadu juga perlu diperkuat sehingga celah-celah penyalahgunaan wewenang dan perilaku korupsi dapat ditutup.

Jokowi menjelaskan investasi masih menjadi motor penggerak ekonomi di Indonesia. Pemerintah pun menargetkan investasi pada 2022 akan mencapai Rp1.200 triliun, sehingga membutuhkan perizinan yang sederhana, cepat, dan bebas korupsi.

Baca Juga: Fitur Daftar Bukti Pemotongan di DJP Online Masih Tahap Pengembangan

"Jangan sampai investor kapok karena terlalu banyak ongkos di sana-sini, terlalu banyak ketidakpastian, dan banyaknya permainan di sana-sini," ujarnya.

Jokowi kemudian berharap Indeks Persepsi Korupsi dapat terus membaik, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Pada 2020, Indonesia berada di peringkat 102, sedangkan Singapura di urutan ke-3, Brunei Darussalam ke-35, dan Malaysia ke-57.

Menurutnya, perlu kerja keras bersama untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi di Indonesia. Dukungan masyarakat dalam pemberantasan korupsi juga harus dimanfaatkan dengan menanamkan budaya antikorupsi sejak dini.

Baca Juga: WP Cabang Buat Bupot dan Lapor SPT Masih di DJP Online Masing-Masing

Di sisi lain, Jokowi menambahkan pemberantasan korupsi tidak boleh terus-terusan identik dengan penangkapan. Dia menilai pemberantasan korupsi harus mengobati dari akar masalahnya.

"Pencegahan merupakan langkah yang lebih fundamental. Kalau korupsi berhasil kita cegah, maka kepentingan rakyat terselamatkan," imbuhnya. (sap)

Baca Juga: Besok Pagi, Aplikasi e-Bupot dan e-SKTD Tidak Dapat Diakses Sementara

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Hari Antikorupsi Sedunia, Ditjen Pajak, KPK, korupsi, Jokowi, investasi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 02 Juli 2024 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Luhut Susun Regulasi Family Office, Cakup Pajak hingga Pencucian Uang

Selasa, 02 Juli 2024 | 08:44 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Belum Semua Layanan Pajak Mengakomodasi NIK, NPWP 16 Digit, dan NITKU

Senin, 01 Juli 2024 | 18:12 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Beda NIK sebagai NPWP, NPWP 16 Digit, dan NITKU?

Senin, 01 Juli 2024 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI

PDN Diserang Ransomware, BKPM Klaim OSS Tak Terganggu

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama