Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Kurangi Emisi, Negara Ini Disarankan Pungut Pajak Karbon Peternakan

A+
A-
0
A+
A-
0
Kurangi Emisi, Negara Ini Disarankan Pungut Pajak Karbon Peternakan

Ilustrasi. Peternak memberi pakan sapi di Desa Kemuning, Tegal, Jawa Tengah, Jumat (10/2/2023). ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/aww.

COPENHAGEN, DDTCNews – Dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai target rendah karbon pada 2050, Danish Council on Climate Change mengusulkan pemberlakuan pajak karbon atas peternakan.

Danish Council on Climate Change mengusulkan pemberlakuan pajak karbon senilai DKK750 atau sekitar Rp1,63 juta per ton atas produksi daging sapi dan susu. Langkah ini diambil untuk menekan produksi daging sapi dan susu yang turut berkontribusi menghasilkan emisi.

“Denmark harus mengurangi produksi daging sapi dan susu dengan memperkenalkan pajak emisi peternakan senilai DKK750 per ton untuk mencapai target iklim yang ambisius,” kata Danish Council on Climate Change, dikutip pada Minggu (26/2/2023).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Danish Council on Climate Change merupakan penasihat independen pemerintah yang memberikan saran terkait dengan solusi kebijakan iklim yang efektif dan efisien. Adapun pemerintah menargetkan pengurangan emisi karbon sampai dengan 80%-95% pada 2050.

Salah satu langkah yang diusulkan ialah pajak emisi atas peternakan sapi. Menurut data statistik Denmark, sektor peternakan sapi menyumbang 28% emisi di negara tersebut. Sebagai informasi, emisi dari sendawa sapi menghasilkan metana.

Jika tidak dikendalikan, peternakan sapi berpotensi akan menyumbang sekitar 40% emisi pada 2030. Untuk itu, pajak emisi senilai DKK750 per ton diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan tersebut.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Berdasarkan perkiraan pemerintah, kebijakan ini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 3,7 juta ton setiap tahun. Selain itu, langkah tersebut juga dapat mendorong para peternak untuk beralih ke produksi tanaman atau daging babi yang menghasilkan emisi lebih sedikit.

Jika kebijakan ini diberlakukan, Denmark akan menjadi negara kedua di dunia yang memperkenalkan pajak semacam itu. Adapun negara pertama yang telah memberlakukan kebijakan ini ialah Selandia Baru. (rig)

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : denmark, pajak, pajak internasional, pajak karbon, daging sapi, susu, sendawa sapi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama