Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Layanan Telekomunikasi Tumbuh, Setoran Pajak Ikut Naik

A+
A-
4
A+
A-
4
Layanan Telekomunikasi Tumbuh, Setoran Pajak Ikut Naik

JAYAPURA, DDTCNews - Pengguna layanan telekomunikasi di kawasan Indonesia timur terus bertumbuh. Kebutuhan akan infrastruktur penunjang pun jadi tak terhindarkan.

Potensi penerimaan daerah dari sektor pajak ikut tumbuh dengan adanya pungutan untuk menara telekomunikasi. Seperti yang terjadi Kota Jayapura, Provinsi Papua yang setoran pajak dari menara telekomunikasi menunjukan tren peningkatan dari tahun ke tahun.

"Pajak ini naik bila dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp300 juta," kata Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura Robby K. Awi, Rabu (25/7).

Baca Juga: Cuma Juli Ini! Pemkot Beri Diskon Pokok BPHTB Hingga 40 Persen

Dia menjelaskan besaran setoran pajak menara telekomunikasi untuk 2018 di Jayapura sebesar Rp500 juta. Hal ini tidak lain karena pertumbuhan pengguna layanan telekomunikasi tidak pernah surut, bahkan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Lebih lanjut, Robby berharap agar wajib pajak khususnya di sektor menara telekomunikasi, dapat membayar pajak tepat waktu. Pasalnya, setoran tersebut menjadi modal untuk pembangunan di Kota Jayapura.

"PAD Kota Jayapura setiap tahun terus meningkat, 2018 PAD kami Rp186 miliar," ungkapnya dilansir Pasific Pos.

Baca Juga: Daftar Tarif Pajak Terbaru di Brebes, Ada Pajak Sarang Walet 10 Persen

Adapun wajib pajak untuk menara telekomunikasi belum sebanyak di Pulau Jawa atau daerah lain di bagian barat Indonesia. Tercatat setoran pajak tersebut dihasilkan dari pajak menara Telkomsel, Indosat dan IndiHome.

Meski begitu, Robby memastikan dalam penentuan lokasi dan pengendakian menara telekomunikasi sudah sesuai aturan dalam UU pajak daerah dan retribusi.

"Untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang keamanan dan kepentingan umum karena termasuk juga dalam retribusi jasa umum," tutupnya. (Amu)

Baca Juga: MK Lanjutkan Judicial Review Atas Tarif Pajak Hiburan Pekan Depan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak daerah, pajak menara telekomunikasi, kota jayapura

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 26 Juni 2024 | 10:00 WIB
KOTA PALANGKA RAYA

Tingkatkan Setoran Pajak Air Tanah, Pemkot Sasar Tempat Cuci Kendaraan

Selasa, 25 Juni 2024 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sajian Makanan di Lounge Bandara Kena PPN? Begini Aturannya

Selasa, 25 Juni 2024 | 17:36 WIB
KOTA PALEMBANG

Optimalkan Setoran Pajak Daerah, Pemkot Kerja Sama dengan Kejaksaan

Selasa, 25 Juni 2024 | 14:00 WIB
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Menarik! Daerah Ini Mengandalkan Penerimaan Pajak dari Jasa Katering

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama