Manajemen Risiko Sebagai Strategi Pengawasan Kepatuhan Pajak Modern

Dalam rangka menciptakan kepatuhan sukarela, pengawasan dan pemeriksaan tentunya membutuhkan pengembangan pendekatan modern berbasis manajemen risiko.

Topik mengenai pemeriksaan secara modern berbasis manajemen risiko diuraikan dalam buku berjudul Risk-Based Tax Audit: Approaches and Country Experiences. Buku ini disusun Munawer Sultan Khwaja, Rajul Awasthi, dan Jan Leoprick pada 2011.

Dalam buku tersebut dijelaskan manajemen risiko menjadi elemen yang sangat efektif dan efisien dalam menangani kepatuhan. Sebab, otoritas tidak mungkin mengawasi dan memeriksa setiap individu wajib pajak. Cara ini juga mencegah penggunaan sumber daya penegakan hukum secara sia-sia dengan memeriksa wajib pajak yang patuh dan berisiko rendah.

Oleh karena itu, segmentasi wajib pajak adalah langkah pertama yang penting dalam mengembangkan manajemen risiko dan merancang program untuk menangani kepatuhan. Segmentasi ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi fitur unik dari berbagai kelompok dan merancang strategi dari fitur tersebut.

Strategi manajemen risiko yang terpusat dikembangkan untuk mengidentifikasi risiko berdasarkan pada analisis tren bisnis dan pola penghindaran pajak. Sementara itu, wajib pajak yang akan diperiksa ditentukan berdasarkan penilaian risiko dan pengembangan teknik seleksi berbasis risiko.

Karakteristik wajib pajak digunakan dalam sistem penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko ketidakpatuhan. Hal ini memungkinkan penentuan prioritas yang tepat dari beban kerja audit dan alokasi sumber daya untuk kelompok berisiko tinggi.

Administrasi pajak modern memprioritaskan pemeriksaan bagi wajib pajak berisiko tinggi. Target yang dipilih juga berpotensi memberikan pendapatan yang lebih besar. Terhadap wajib pajak tersebut akan diseleksi untuk dilakukan audit atau pemeriksaan.

Efektivitas manajemen kepatuhan berbasis risiko telah memungkinkan pemanfaatan sistem otomatis untuk berbagai kepentingan. Pertama, mengumpulkan informasi pihak ketiga dan mencocokkannya dengan pelaporan wajib pajak menggunakan basis data yang andal dan nomor identifikasi wajib pajak yang unik.

Kedua, melakukan pemeriksaan selektif berdasarkan analisis risiko. Ketiga, merumuskan standardisasi proses pembayaran dan persyaratan akuntansi. Keempat, memberikan jaminan undang-undang dan prosedur diterapkan secara seragam. Kelima, menyediakan informasi yang memadai untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen dan perumusan kebijakan perpajakan.

Di samping itu, buku ini juga membahas mengenai 6 negara yang menerapkan audit berbasis risiko. Terkait dengan keenam negara tersebut dijelaskan mengenai cara mereka melakukan reformasi untuk menerapkan sistem audit berbasis risiko, menilai keberhasilan mereka, dan analisis lainnya.

Buku 165 halaman ini juga mengkaji prinsip-prinsip dasar, teknik analitis, dan pendekatan audit berbasis risiko. Terdapat juga paparan terkait dengan tantangan implementasi untuk pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang memanfaatan teknik manajemen risiko. (kaw)