Masuk Daftar Sasaran Penyuluhan, WP Ini Ditanya Perkembangan Usahanya

"Wajib pajak kami imbau menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai pemilik NPWP badan, yakni membayar dan melaporkan SPT Masa atau SPT Tahunan," kata Fungsional Penyuluh KPP Pratama Badung Selatan Lalu Mohamad Ramdi Wirasaputra dilansir pajak.go.id, dikutip pada Kamis (28/9/2023).

Melalui kunjungan ini, petugas menanyakan perkembangan usaha wajib pajak. Setelah ditelusuri, usaha apotek tersebut awalnya dikelola oleh sang suami, tetapi kini sudah meninggal dunia. Saat ini, kepemilikan apotek sudah berpindah tangan kepada ahli waris, yakni anaknya.

Merespons keterangan wajib pajak, petugas mengingatkan bahwa perubahan pengurus dan identitas wajib pajak bisa diurus dengan mengisi formulir perubahan data dengan dilampiri akta perubahan yang menyatakan bahwa pengurus saat ini telah berganti.

"Lampirkan juga fotokopi KTP dan NPWP pengurus baru, serta fotokopi NPWP badan. Setelah terkumpul, silakan pengurus datang ke TPT KPP Badung Selatan agar permohonan bisa direkam secara langsung. Atau bisa juga lewat pos dan ekspedisi," kata Ramdi.

Petugas pajak juga mengingatkan wajib pajak agar patuh menjalankan kewajiban pajaknya, yakni menghitung, membayar, dan melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan.

Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-39/PJ/2021, DSPT adalah daftar sasaran kegiatan yang akan menjadi peserta kegiatan edukasi perpajakan yang dipilih pada peta risiko kepatuhan CRM fungsi edukasi perpajakan.

Peta risiko kepatuhan CRM fungsi edukasi perpajakan merupakan peta yang menggambarkan risiko kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Peta tersebut disusun berdasarkan tingkat kemungkinan ketidakpatuhan wajib pajak dan tingkat kontribusi wajib pajak terhadap penerimaan. Tujuan penyusunan peta ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah perilaku wajib pajak.

Dengan kata lain, peta risiko tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan untuk menyusun dan merencanakan DSPT. Selanjutnya, DSPT yang telah tersusun akan digunakan untuk menentukan prioritas wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan.

Konsep DSPT disusun tenaga penyuluh pajak yang ditugaskan oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Tenaga penyuluh kemudian akan menentukan tema edukasi berdasarkan jenis wajib pajak berdasarkan peta risiko yang ditampilkan pada sistem informasi penyuluhan. (sap)